Edhy Prabowo Alumnus Unpad, Ijazahnya Akan Dicabut?

Kamis, 26 November 2020 08:55 WIB

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu dinihari, 25 November 2020, di Jakarta merupakan alumnus Universitas Padjadjaran (Unpad).

Edhy ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi. Rektor sebelumnya pernah melontarkan gagasan pemberian sanksi bagi lulusan Unpad yang terlibat dalam kasus korupsi.

Unpad melantik Edhy Prabowo secara langsung dalam prosesi wisuda pada 5 Agustus 2020 di Bandung. “Terima kasih telah menjadikan kami tidak hanya pintar, tetapi juga menjadi seorang pribadi yang jujur dan punya integritas,” kata Edhy Prabowo saat itu seperti dikutip dari laman Unpad.

Edhy Prabowo meraih gelar Doktor dari program studi Doktor Ilmu Komunikasi Unpad pada Maret lalu. Disertasinya berjudul “Komunikasi Persuasif Calon Legislatif dalam Kampanye Politik: Studi Kasus pada Pemilihan Caleg 2014-2019 Dapil I Sumatera Selatan.”

Mantan rektor Unpad Tri Hanggono Achmad pada 2016 ketika masih menjabat, pernah berencana mengeluarkan peraturan rektor yang isinya mengatur pemberian sanksi kepada alumni yang terlibat kasus korupsi. Tri mengatakan Rektorat sedang mengkaji rencana pemberian sanksi tersebut. “Sanksinya minimal tidak dilayani legalisasi, cabut ijazah. Itu wewenang Rektor,” kata Tri di Bandung, Kamis, 12 Mei 2016.

Advertising
Advertising

Ketua Ikatan Alumni Unpad saat itu, Hikmat Permana mendukung rencana tersebut. “Nama alumni dicoret atau ijazah dicabut itu wewenang universitas. Intinya Unpad ingin korupsi harus dilawan,” kata Hikmat.

Ia mengatakan harus ada gerakan baru untuk mencegah korupsi, khususnya di kalangan kampus. “Korupsi adalah penyakit sosial. Jangan main-main alumni (Unpad) soal korupsi,” katanya.

Namun hingga Tri lengser jabatan, peraturan itu belum sempat diterbitkan. Alasannya, rektorat saat itu memprioritaskan penyelesaian berbagai regulasi terkait implementasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH). “Jadi belum sempat menyelesaikan peraturan itu,” kata Tri yang dihubungi Rabu, 25 November 2020.

Menurutnya aturan itu masih tetap diperlukan. “Sebagai wujud komitmen perguruan tinggi ikut memberantas korupsi,” katanya.

Kepala Kantor Komunikasi Publik Unpad, Dandi Supriadi, mengatakan keputusan sanksi bagi alumni yang koruptor bukan wewenang rektor. “Melainkan komisi etika Senat Akademik Unpad,” ujarnya yang dikonfirmasi Rabu, 25 November 2020.

Senat Akademik baru saja membuat aturan tentang komisi etika, namun belum spesifik terkait alumni yang koruptor. “Aturan yang berkenaan pencabutan ijazah bagi alumni yang terlibat kasus korupsi sampai saat ini belum ada secara resmi,” tandasnya.

Menurut Dandi, kasus yg diduga dilakukan Edhy Prabowo di luar relevansi dengan Unpad sebagai institusi. “Selain bahwa yang bersangkutan adalah alumni Unpad.”

KPK resmi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya. Selain Edhy, ada enam orang yang ditetapkan sebagai tersangka.

ANWAR SISWADI

Berita terkait

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

2 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

5 jam lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

7 jam lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

13 jam lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

Aplikasi Soal UTBK Sempat Mati pada Hari Pertama, Bagaimana Kemungkinannya Hari Ini?

13 jam lalu

Aplikasi Soal UTBK Sempat Mati pada Hari Pertama, Bagaimana Kemungkinannya Hari Ini?

Hari kedua Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) sebagai jalur kedua penyaringan masuk perguruan tinggi negeri dijadwalkan Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

18 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

1 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

1 hari lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

1 hari lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya