TEMPO.CO, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menggalang SMA/SMK Swasta untuk menyediakan kursi gratis bagi calon siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang sudah dibuka saat ini. Dia menyebutnya dengan nama Program Swasta Peduli Duafa.

"Nah, tahun ini spesial. Anak duafa yang bersekolah di swasta tak perlu membayar sama sekali selama satu sampai tiga tahun," kata Ridwan Kamil dalam keterangannya, Selasa 7 Juni 2022.

Ridwan Kamil menerangkan bahwa lewat program tersebut pemerintah provinsi mengajak yayasan pengeloa sekolah swasta untuk bersedia mengalokasikan sejumlah kursinya bagi calon siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sejumlah yayasan, menurutnya, telah menyanggupi.

"Ada ratusan sekolah bersedia bergabung. Hasil hitungannya, satu kota ada 700-an kursi gratis dari swasta, jika dikalikan 27 Kabupaten/Kota, maka diasumsikan jumlahnya lebih dari 5.000," kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Ridwan Kamil berterima kasih pada yayasan yang bersedia bergabung dalam program gotong royong itu. Dia mencatat hanya satu sekolah atau yayasan yang sebelumnya terlibat dalam program yang sama.

Pemerintah provinsi sendiri sudah menyiapkan anggaran untuk menggratiskan biaya sekolah bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta. "Untuk mendukung keadilan, anggaran untuk warga tidak mampu kalau di sekolah negeri sepenuhnya gratis. Sedangkan yang sekolah di swasta kita kasih anggaran," kata dia.

Ridwan Kamil hari ini mengunjungi Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk melihat alur pendaftaran dan pengaduan, serta command center yang terhubung dengan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Dia ingin memastikan pelaksanaan PPDB jenjang SMA/SMK tahun ini berlangsung adil dan transparan.

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Sopandi mengatakan, Program Swasta Peduli Duafa sudah dimulai sejak tahun lalu. Saat itu baru dicoba di Kota Bandung. Pada PPDB tahun ini program tersebut diperluas di seluruh Jawa Barat.

Dedi mengatakan, salah satu Kantor Cabang Dinas misalnya melaporkan kesediaan 21 yayasan SMA/SMk yang bersedia bergabung dengan menyiapkan 748 kursi. "Kami akan membuat pemetaan laporan dari seluruh cabang dinas berapa sekolah se-Jawa Barat yang mau menggratiskan warga miskin, dan berapa jumlah kuota yang bisa diberikan," kata dia.

Dedi mengatakan, program ini diharapkan menjadi solusi di tengah bertambahnya warga miskin akibat imbas pandemi Covid-19. "Ini sebagai bagian dari solusi-solusi yang akan kita gulirkan karena di era pandemi ini yang miskin bertambah banyak, tapi jumlah sekolah negeri terbatas, maka harus dibuka inovasi itu," kata dia.

Baca juga:
Tiket Mahal Borobudur Disebut untuk Konservasi, Guru Besar UGM Curiga Akal-akalan Saja