TEMPO Interaktif, Jakarta - Pemerintah sedang melakukan pemeringkatan penggunaan piranti lunak open source untuk aplikasi e-goverment (e-gov) di pemerintah pusat. Direktur Jenderal Aplikasi Telekomunikasi Ashwin Sasongko mengatakan pemeringkatan ini sudah dilakukan untuk pemerintah daerah.
"Sekarang baru di lakukan pemerintah pusat. Kami menyebutnya Peg, pemeringkatan e-goverment," ujar Aswin disela-sela Konferensi Global Open Source di Jakarta pada hari ini.
Ashwin mengatakan 32 departemen sudah mulai menggunakan piranti lunak open source. "Tapi belum semua memakainya," ujarnya.
Pemeringkatan e-gov tahap awal di daerah sudah dilakukan. Pemeringkatan berdasar beberapa item seperti piranti lunak resmi, kemampuan sumberdaya manusia.
Aswhin mengatakan pemerintah sudah menyediakan infrastruktur dasar. Pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Aptel menyediakan Rp 3,5 miliar untuk menyebarkan piranti lunak, sosialisasi, dan pelatihan sumber daya manusia untuk open source. Sedangkan untuk pembelian komputer disediakan institusi masing-masing.
Sedangkan untuk pemerintah daerah, Ashwin mengatakan hingga sekarang masih banyak kendala. Dari 501 pemerintah daerah belum semuanya mengaplikasikan dengan piranti lunak tersebut.
"Nggak semudah itu, banyak yang sudah mulai memakai tapi yang baru mekar, belum ada organisasinya, belum lagi aksesnya," ujar Ashwin.
Ashwin juga mengatakan standar e-government nantinya akan sama. Mulai dari pembuatan web hingga transaksi. Rencananya semua harus dilakukan pada 2011 mendatang. Hal ini sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Maret 2009.
"Kami harapkan semua pemda bertahap menerapkan. Bisa dibayangkan betapa mendesaknya waktu mencapai 2011," ujarnya.
DIAN YULIASTUTI
