TEMPO Interaktif, New Jersey - Skema membayar penduduk negara berkembang agar menahan laju emisi karbon akibat penggundulan hutan dinilai rentan mengalami kebocoran. Pelestarian kayu di satu lokasi akan diikuti dengan penebangan di tempat lain karena penduduk tetap membutuhkan bahan baku kayu untuk kehidupan sehari-hari.

Penelitian oleh tim ilmuwan internasional menghasilkan satu solusi yang dianggap mampu mencegah kebocoran tersebut. Sebagian uang konservasi disisihkan untuk penduduk yang membutuhkan makanan dan kayu dari hutan.

"Negara maju harus lebih pintar dalam menahan penambahan karbon. Kirimkan uangnya langsung kepada penduduk," ujar ahli ekonomi lingkungan dari Princeton University, Brendan Fisher.

Fisher bersama tim melakukan analisis mendalam pada lokasi sekitar Busur Timur Pegunungan Tanzania yang merupakan sumber keanekaragaman hayati. Mereka mencari tahu perkembangan program Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+). REDD+ merupakan program pembayaran negara maju atas upaya pengurangan emisi karbon negara berkembang melalui penghentian penebangan hutan. Tercatat sebanyak 13 negara mendapat pembayaran atas pengurangan karbon ini, seperti Zambia, Republik Demokratik Kongo, Tanzania, termasuk Indonesia.

Temuan Fisher memperlihatkan penghentian penebangan hutan justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup dari hasil hutan. Kebanyakan analis REDD+ tidak memperhitungkan permasalahan ini.

"Mengkonversi sepetak tanah tak diikuti dengan mengalirnya hasil bumi dari dari tempat lain," tambah dia. "Ini akan jadi ancaman serius bagi kesejahteraan dan mata pencarian."

Oleh karena itu, Fisher mengusulkan program REDD-Pintar yang memberikan bantuan kepada penduduk bisa memanfaatkan sumber daya yang telah mereka miliki. Uang pembayaran karbon disisihkan untuk pembelian pupuk, bibit, dan penyuluhan pertanian sehingga penduduk dapat meningkatkan hasil panen. Program ini juga mengusulkan pembagian kompor hemat energi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap energi batubara.

Skema REDD-Pintar dengan tambahan biaya pengawasan hutan akan lebih mahal ketimbang membayar penduduk agar tidak menggunakan lahan hutan. Skema baru ini membutuhkan tambahan biaya US$ 6,5 per ton karbon dioksida, sementara penghentian emisi karbon butuh US$ 3,9 per ton. Namun, REDD-Pintar dipercaya dapat mencegah kebocoran yang sering terjadi pada skema sebelumnya. Di sisi lain, ketahanan pangan penduduk juga meningkat. Bahkan, jika hasil panen meningkat dua kali lipat, biaya pembayaran karbon hanya sebesar US$ 12 per ton atau setengah dari harga karbon yang ditetapkan sebelumnya sebesar US$ 24 per ton.

"Biayanya masih sangat kompetitif," ujar Direktur Penelitian dan Analisis Iklim, Union of Concerned Scientist, Washington.

Meski demikian, Fisher mengingatkan bisa terdapat perbedaan faktor pendorong penebangan hutan pada tiap negara. Namun, gagasan utama tetap sama, pendanaan REDD+ harus membidik pemicu dorongan tersebut.

NATURE | ANTON WILLIAM