Eksekusi penggusuran rumah di dekat Waduk Ria Rio, Pedongkelan, Jakarta, (30/11). Penggusuran dilakukan untuk mengembalikan fungsi Waduk Ria Rio sebagai tempat penampungan air dan ruang terbuka hijau. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Dedy Priyatna, mengatakan Indonesia akan menghadapi kelangkaan air bersih dalam beberapa tahun kedepan.
Sebab, kata Dedy, aliran mata air kebanyakan tidak ditampung dan langsung masuk ke laut. "Indonesia berlimpah air, tapi daya tampungnya sangat rendah," kata dia dalam paparan di kantornya, Selasa, 24 Desember 2013.
Data Bappenas tahun 2012 menyebutkan daya tampung air di Indonesia hanya mencapai 54 meter kubik per kapita per tahun. Angka ini jauh lebih rendah dari kebutuhan air sebanyak 1.975 meter kubik per kapita per tahun.
Menurut Dedy, fakta tersebut menunjukkan peringkat Indonesia dalam hal penyediaan air yang berada hanya satu tingkat di atas Ethiopia. Dibandingkan negara berkembang dan maju, daya tampung air Indonesia jauh lebih rendah.
Dedy mencontohkan daya tampung air di Thailand yang mencapai 1.277 meter kubik per tahun per kapita, Meksiko 1.104 meter kubik per tahun per kapita, dan Amerika Serikat 5.991 meter kubik per tahun per kapita.
Untuk mendongkrak daya tampung air, Dedy mengatakan, pemerintah akan menggenjot pembangunan dam, waduk, dan situ. Proyek-proyek tersebut sangat penting untuk menambah daya tampung air di setiap daerah agar tidak terbuang percuma.
Dedy juga mencontohkan DKI Jakarta yang minim waduk dan hanya mampu mengelola air sebanyak 2,7 persen dan sisanya masuk ke sungai. "Karena itu, seringkali saat musim hujan kita kebanjiran dan kekeringan di musim kemarau," ujar Dedy.
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
21 Februari 2022
Peran Lembaga Riset Independen Dorong Kebijakan Inklusif
Lembaga riset independen melakukan riset hingga dapat menghasilkan produk pengetahuan, lalu mengadvokasi kepada lembaga pemerintahan agar dapat mendorong pada hasil kebijakan yang inklusif.
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
23 November 2021
Mengulas Swakelola Tipe III antara Pemerintah dan Ormas
Swakelola Tipe III baru berjalan sejak 2018. Masih banyak pihak ormas dan pemerintah yang belum memahaminya. Sosialisasi penggunaan dan manfaat patut digencarkan.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
16 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat
Ada tiga isu yang sangat strategis yakni harmonisasi kewenangan dan kordinasi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, serta harmonisasi Rencana Pengelolaan Perikanan setiap WPP.
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
15 Juli 2021
Integrasi Risiko Dalam Investasi Kelautan dan Perikanan
Setiap bentuk investasi bidang perikanan, pesisir dan laut harus berbasis kemampuan daya dukung, kemampuan resilience ekosistem dan berdampak luas bagi ekonomi masyarakat.