Inflasi di Jawa Tengah Dikendalikan dengan Aplikasi Digital

Reporter

Jumat, 8 Januari 2016 16:15 WIB

Ilustrasi smartphone. REUTERS/Pichi Chuang

TEMPO.CO, Semarang - Sekretaris Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah, Iskandar Simorangkir mengklaim lembaganya mampu mengendalikan inflasi dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi mobil phone berbasis android.

Aplikasi yang diluncurkan pada Jumat 8 Januari 2016 yang diberi nama SiHati itu sebagai sistem aplikasi yang menginformasikan harga produk komoditi di provinsi Jawa Tengah.

Selain itu juga memudahkan tim pengendali mengeluarkan kebijakan secara langsung melalui virtual meeting. “Kami sudah mengunakan aplikasi sejak Desember 2015, sebelum diluncurkan secara resmi pada hari ini,” kata Iskandar Simorangkir, saat acara grand launching SiHati mobile phone berbasis android, Jumat 8 Agustus 2015.

Menurut dia, aplikasi SiHati generasi pertama diluncurkan pada tahun 2013, sedangkan SiHati generasi kedua yang dilengkapi virtual meeting berbasis android mulai digunakan pada akhir tahun lalu. Aplikasi SiHati menjadi acuan bagi tim pengendali inflasi daerah di Jateng. “Sekali ada info kenaikan komoditas yang rawan menganggu langsung gubernur keluarkan kebijakan lewat virtual meeting,” Iskandar menambahkan.

Iskandar menyatakan bukti kerja cepat pengendalian inflasi dengan aplikasi berbasis andorid itu dibuktikan dengan angka inflasi bulan Desember 2015 hanya sebesar 0,99 persen dan lebih rendah dibandingkan akhir tahun 2014.

Optimalisasi pemantauan harga melalui Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi (SiHaTi) dinilai turut andil dalam meminimalisir harga komoditas pangan strategis. Bank Indonesia perwakilan Jawa Tengah meluncurkan kembali SiHati generasi kedua sebagai penyempurnaan sebagai aplikasi SiHati pertama yang dilunching pada tahun 2013.

“Keunggulanya sebagai learning indicator terhadap lonjakan harga dan indikator makro lain dibawah perkiraan serta fasilitas virtual meeting bagi anggota TPID bisa bereaksi cepat,” kata Iskandar.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyatakan kebijakan pengendalian inflasi mengunakan aplikasi baru SiHati memudahkan kebijakan yang cepat tanpa harus menunggu pertemuan tim. Ia mengaku aplikasi semacam itu merupakan mimpi dia yang sebelumnya menggagas CCTV pemantau harga komoditas ekonomi di Jateng.

“Dengan kelengkapan virtual meeting itu menjadikan aplikasi arena cerewet yang membuktikan kami kerja,” kata Ganjar Pranowo.

Ia menyatakan pola pengendalian inflasi dengan virtual meeting itu tidak lagi dilakukan dengan rapat fisik. “Di virtual meeting tak ada demokratis lagi, saya tinggal bilang tolong harga beras Banyumas naik bulog seribu, tolong cek pasar ada apa?” kata Ganjar menjelaskan bagaimana ia mengeluarkan intruksi dengan virtual meeting di aplikasi yang baru dilounching itu.

Ia berharap aplikasi SiHati berperan bagi kepala daerah di kabupten kota di Jateng dan benar-benar menjadi informasi yang simetris bagi kebijakan daerah. “Yang diperlukan sekarang melatih inputer profesional ditempatkan dititik-titik pasar strategis di daerah,” katanya.

Keberadaan para penginput itu, menurut Ganjar dinilai sangat penting untuk mengirimkan data yang akurat sesuai di pasaran.

EDI FAISOL

Berita terkait

Berusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari

40 menit lalu

Berusia 477 Tahun, Berikut Sejarah Kota Semarang Hingga Peristiwa Pertempuran Lima Hari

Sejarah Kota Semarang bermula pada abad ke-8 M, bagian dari kerajaan Mataram Kuno bernama Pragota, sekarang menjadi Bergota menjadi pelabuhan.

Baca Selengkapnya

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

2 jam lalu

Bahlil Bersyukur Capres Penolak IKN Kalah Pilpres, Sindir Anies Baswedan?

Bahlil menyebut calon presiden yang menolak IKN sama dengan tidak setuju upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia timur. Sindir Anies Baswedan?

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

9 jam lalu

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ditunjuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Staf Ahli Kapolri. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya

Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

1 hari lalu

Saat Mahfud MD Cerita Kekalahan Pilpres 2024 Sambil Tertawa: Ya Dongkol, Tapi Move On

Mahfud MD mengatakan, meski aktif dalam berbagai jabatan pemerintahan, ia sebenarnya tidak pernah benar-benar pergi dari dunia kampus.

Baca Selengkapnya

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

5 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

5 hari lalu

Ganjar Akui Tak Akan Gabung Pemerintahan, Bagaimana dengan PDIP?

ganjar mengatakan dalam sistem pemerintahan juga penting adanya check and balances.

Baca Selengkapnya

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

5 hari lalu

Ganjar Ungkap Arah Politiknya Usai Kalah di Pilpres 2024

Menurut Ganjar, masih banyak persoalan yang dipesankan oleh Megawati berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi yang perlu jadi perhatian.

Baca Selengkapnya

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

6 hari lalu

Gibran Janji Beri Perhatian Khusus Daerah Padat Penduduk: Seperti Muara Baru

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut daerah padat penduduk mendapatkan atensi khusus dari pemerintah.

Baca Selengkapnya

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

6 hari lalu

Prabowo-Gibran Diminta Penuhi Janji Selamatkan Garuda Indonesia

Serikat Karyawan Garuda Indonesia meminta Prabowo-Gibran bisa penuhi janjinya untuk menyelamatkan maskapai Garuda Indonesia.

Baca Selengkapnya

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

7 hari lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.

Baca Selengkapnya