TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia, Kun Wardana Abyoto, menyatakan era digital akan menciptakan banyak pengangguran karena lapangan pekerjaan yang tercipta jumlahnya lebih kecil daripada lapangan pekerjaan yang hilang.
"Statistik ILO mengatakan di era digital ada pekerjaan-pekerjaan yang menjadi hilang dan menciptakan pekerjaan baru tapi selisihnya sangat besar sehingga akan terjadi banyak pengangguran. Kita harus bisa melihat ke depan, kalau menunggu ini terjadi, akan ketinggalan," ujar Kun dalam seminar nasional "Memperjuangkan Kesejahteraan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia" yang digelar Aspek Indonesia di Jakarta, Senin, 20 Februari 2017.
Pengamatan yang dicatat Organisasi Buruh Internasional (ILO) itu, menurut Kun, telah melihat kecenderungan teknologi digital akan menguasai seluruh bidang pekerjaan.
Kun mengatakan revolusi teknologi telah terjadi empat kali, yaitu pertama dengan penemuan mesin uap, kedua elektrifikasi, ketiga penggunaan komputer, dan keempat revolusi era digital.
Sedangkan pengaruh era digital terhadap semakin banyaknya pengangguran disebabkan oleh penerapan robotisasi dan otomatisasi di perusahaan.
Serikat pekerja dan pemerintah, kata Kun, harus dapat mencermati hal itu dan menyiapkan antisipasi yang dibutuhkan.
Kun mencontohkan di Cina, pemerintah memberlakukan kebijakan khusus larangan masuk untuk perusahaan berplatform digital, seperti Google, Amazon, dan Facebook, untuk melindungi perusahaan dalam negeri.
"Di alibaba.com, kegiatan sale mereka bisa mengalahkan pendapatan Amazon selama setahun. Betapa besar pasarnya," ujarnya.
Namun, untuk Indonesia, Kun mengakui masih susah melindungi pekerja dari kehilangan pekerjaannya karena belum memiliki teknologi yang memadai serta belum adanya kebijakan pemerintah yang mendukung seperti di Cina.
ANTARA
Berita terkait
Psikolog Sebut Perlunya Orang Tua Terapkan Aturan Jelas Penggunaan Ponsel pada Anak
7 hari lalu
Orang tua harus memiliki aturan yang jelas dan konsisten untuk mendisiplinkan penggunaan ponsel dan aplikasi pada anak.
Baca Selengkapnya10 Prospek Kerja Jurusan Bisnis Digital, Ada Digital Marketer hingga SEO Specialist
14 hari lalu
Berikut ini deretan prospek kerja jurusan Bisnis Digital, di antaranya digital marketing, data analyst, product manager, hingga SEO specialist.
Baca SelengkapnyaPihak-Pihak yang Berkontribusi terhadap Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi
14 hari lalu
Di era digital penting untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Siapa saja pihak-pihak yang berperan besar melindungi data diri?
Baca SelengkapnyaPANDI Luncurkan Indonesia Berdaulat Digital Bersama Pemangku Kepentingan Internet
26 hari lalu
PANDI tengah merancang Identitas digital berbasis Blockchain bekerja sama dengan instansi pemerintahan terkait.
Baca SelengkapnyaKenali Ancaman Otak Popcorn, Gangguan Fokus Akibat Sering Main Media Sosial
30 hari lalu
Otak popcorn berasal dari sebuah kondisi otak seseorang terus berpikir dari satu pikiran ke pikiran yang lain dalam sekejap seperti biji popcorn.
Baca SelengkapnyaBamsoet Dorong Generasi Muda Kuasai Teknologi Digital
30 hari lalu
Jika tidak segera beradaptasi dengan AI, generasi muda akan kesulitan masuk dunia kerja di masa depan
Baca SelengkapnyaWorkshop Kolaborasi Politeknik Tempo & Shopee, Digital Enterpreneur: Dulu Gaptek, Sekarang Hi-Tech
34 hari lalu
Workshop Politeknik Tempo Jakarta, Shopee, dan Mandiri Sekuritas bertajuk "Digital Enterpreneur: Dulu Gaptek, Sekarang Hi-Tech".
Baca SelengkapnyaJokowi Instruksikan Seluruh Kementerian Terintegrasi dengan INA Digital per Mei 2024
37 hari lalu
Presiden Jokowi meminta layanan yang mengintegrasikan administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, kepolisian, bantuan sosial, dan keimigrasian - segera selesai.
Baca SelengkapnyaKominfo dan Microsoft Indonesia Kerja Sama untuk Tingkatkan Transformasi Digital
47 hari lalu
Kementerian Kominfo dan PT Microsoft Indonesia bekerja sama untuk transformasi digital.
Baca SelengkapnyaDewan Pers Segera Bentuk Komite untuk Jalankan Perpres Publisher Rights
2 Maret 2024
Dewan Pers akan segera membentuk komite untuk mengawasi jalannya Peraturan Presiden atau Perpres Publisher Rights.
Baca Selengkapnya