Jaga Hutan, Suku Knasaimos Tolak Perusahaan Besar Kelapa Sawit

Prosesi pemberian sertifikat izin hutan adat di Desa Manggroholo dan Sira, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, kepada Suku Knasaimos, Senin, 12 Maret 2018. (GREENPEACE/Jurnasyanto Sukarno)

TEMPO.CO, Sira: Suku Knasaimos di Papua Barat memiliki prinsip menolak perusahaan besar untuk menanam kelapa sawit. Setelah dua kampung suku tersebut, Manggroholo dan Sira, mendapat izin pengelolaan hutan desa pada tahun 2017, mereka memimpin gerakan untuk menolak perusahaan kelapa sawit agar terus bisa melindungi hutan mereka dari kerusakan.

Baca: Pemprov Beri Izin Pengelolaan Hutan Desa ke Suku Knasaimos Papua

“Knasaimos punya prinsip untuk menolak semua perusahaan kelapa sawit, sampai sudah menolak tiga kali,” ujar Arkilaus Kladit, Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Manggroholo-Sira, di Kampung Sira, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, pada hari Rabu, 14 Maret 2018. Selain untuk melindungi hutan di Papua Barat, masyarakat juga memiliki ketergantungan yang besar pada hutan.

Semua produk yang mereka kelola dan bawa ke pasar adalah hasil dari pohon-pohon di hutan. Karena itu juga Manggroholo dan Sira ingin mengamankan hutan mereka dengan mendapat izin hutan desa. Hal tersebut dilakukan agar tidak terintervensi oleh ekspanzi izin perkebunan kelapa sawit dan lainnya.

Juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia, Charles Tawaru, mengatakan masyarakat Knasaimos memiliki sejarah awal, di mana masyarakat menolak izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di wilayah mereka.

Saat kelapa sawit datang, mereka juga menolak. Karena itu cara yang paling aman, menurut mereka, adalah untuk membuat pagar terhadap wilayah masyarakat adat ini, terutama karena luas suku Knasaimos mencapai 81.000 ha.

Skema yang paling tepat dilakukan untuk melindungi hutan dari kelapa sawit dan perusahaan besar lainnya adalah hutan desa. Walaupun tujuan akhirnya adalah hutan adat, karena hutan tersebut tidak lagi menjadi hutan milik negara dan masyarakat memiliki hak permanen untuk mengelola hutan di wilayah mereka. Sedangkan sekarang dengan hutan desa, izin pengelolaan tersebut hanya akan bertahan selama 35 tahun.

Mereka juga mengambil contoh dari Sungai Tohor, Riau, yang bisa menghasilkan 163 produk dari sumber daya alam mereka. Masyarakat Sungai Tohor juga memiliki pasar yang cukup menjanjikan di Malaysia dan Singapura.

“Sampai hari ini memang masyarakat di Sungai Tohor menolak ekspansi sawit di wilayah adat atau kampung mereka. Mereka produksi sagu, yang menjadi nilai ekonomi, secara berkelanjutan masih dikelola sampai sekarang karena pasar yang cukup menjanjikan,” jelas Charles. Karena itu, mereka akan menjadikan prioritas untuk mengamankan wilayah adat mereka, terutama dari perusahaan-perusahaan besar.

Simak artikel lainnya tentang suku Knasaimos di tempo.co.






Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

5 hari lalu

Terkini Bisnis: Kasus Meikarta Merembet Ke Menteri Investasi dan Dirjen Pajak, OJK Paling Banyak Dilaporkan Masyarakat

Berita bisnis yang paling banyak dibaca pada Kamis sore, 26 Januari 2023. Mulai dari kasus Meikarta hingga OJK


Gapki: Kebutuhan Sawit Naik, Produksi Jalan di Tempat

5 hari lalu

Gapki: Kebutuhan Sawit Naik, Produksi Jalan di Tempat

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengatakan saat ini permintaan akan kelapa sawit sedang naik tapi produksi justru masih stagnan.


Harga Pupuk Melonjak, Petani Kelapa Sawit Minta Subsidi

5 hari lalu

Harga Pupuk Melonjak, Petani Kelapa Sawit Minta Subsidi

Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengeluhkan tingginya harga pupuk. Petani sawit minta subsidi.


Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

11 hari lalu

Turunan UU Cipta Kerja Kerdilkan Tugas Pengelola Hutan

Dalam turunan UU Cipta Kerja, tugas KPH kini hanya sebatas fasilitator dan administrator pengelolaan hutan.


Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

12 hari lalu

Soroti Kasus Surya Darmadi, Walhi Singgung Pembukaan Lahan Hutan yang Masif untuk Korporasi

Kasus Surya Darmadi hanya satu dari sekian permasalahan dalam tata kelola perkebunan sawit.


Yakin Indonesia pada 2045 Stop Impor Bahan Bakar Fosil, Ini Hitungan Luhut

13 hari lalu

Yakin Indonesia pada 2045 Stop Impor Bahan Bakar Fosil, Ini Hitungan Luhut

Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pada tahun 2045, Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar fosil.


Malaysia Pertimbangkan Setop Ekspor Minyak Sawit ke Uni Eropa

18 hari lalu

Malaysia Pertimbangkan Setop Ekspor Minyak Sawit ke Uni Eropa

Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi


Kritik Walhi Terhadap Amdal di Perpu Cipta Kerja, Ini Pasal Bermasalah

21 hari lalu

Kritik Walhi Terhadap Amdal di Perpu Cipta Kerja, Ini Pasal Bermasalah

Perpu Cipta Kerja mengubah beberapa peraturan terkait Amdal. Apa sajakah peraturannya, dan mengapa Walhi mengkritisi?


Produksi Minyak Makan Merah Tertunda, Teten: Regulasi Penyaluran Belum Ada

36 hari lalu

Produksi Minyak Makan Merah Tertunda, Teten: Regulasi Penyaluran Belum Ada

Pembangunan pabrik minyak makan merah sedianya direncanakan selesai pada Oktober 2022.


Sumatra Barat Kehilangan Hutan 27.447 Hektare Selama 2022

37 hari lalu

Sumatra Barat Kehilangan Hutan 27.447 Hektare Selama 2022

Luas tutupan hutan yang berkurang ini sebesar 1,5 persen dari total luas tutupan hutan di Sumatra Barat 1.744.549 hektare pada tahun 2021.