Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Suku Knasaimos Perjuangkan Hutan Adat, Bendung Laju Kelapa Sawit

image-gnews
Hutan Kampung Sira, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Rabu 14 Maret 2018 (Tempo/Astari Pinasthika Sarosa)
Hutan Kampung Sira, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Rabu 14 Maret 2018 (Tempo/Astari Pinasthika Sarosa)
Iklan

TEMPO.CO, Sira - Kampung Sira dan Manggroholo, yang ditinggali Suku Knasaimos, menjadi contoh pergulatan masyarakat untuk memperjuangkan hak pengelolaan hutan. Warga masyarakat di Sorong Selatan, Papua Barat, itu sudah mendapat hak atas pengelolaan hutan desa, tapi masih bermimpi hutan itu berubah status menjadi hutan adat.

Masyarakat Kampung Sira dan Manggroholo telah mendapat izin pengelolaan hutan desa sejak Maret 2018. Kedua kampung itu melewati proses yang cukup lama untuk mendapat izin itu, sejak 2006. Setelah delapan tahun, baru mendapatkan Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja (SK PAK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selama dua tahun mereka juga melakukan pengusulan ke Gubernur Papua Barat untuk mendapat Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD).

Pohon Merbau seringkali ditebang untuk membuat rumah. Foto diambil di Kampung Sira, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Rabu 14 Maret 2018 (Tempo/Astari Pinasthika Sarosa)

Sira akhirnya berhak mengelola hutan seluas 1.850 hektare, sedangkan Manggroholo mengelola 1.695 hektar. Dari 81.446 hektare luas Knasaimos, baru sekitar 3,500 ha yang mendapatkan izin.

Baca: Jaga Hutan, Suku Knasaimos Tolak Perusahaan Besar Kelapa Sawit

“Kita berharap ini bisa berjalan untuk menjadi contoh, dan kita ekspansi ke wilayah-wilayah yang lain,” ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Charles Tawaru, saat ditemui di Kampung Sira, Rabu, 14 Maret 2018.

Walaupun sudah mendapat izin pengelolaan hutan desa, tujuan akhir masyarakat Knasaimos adalah hutan adat. Terutama karena hutan desa hanya akan bertahan selama 35 tahun, hutan adat adalah pilihan yang paling tepat untuk masyarakat Knasaimos.

Warga Kampung Sira, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Rabu 14 Maret 2018 (Tempo/Astari Pinasthika Sarosa)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Bisa saja kita mengusulkan wilayah ini menjadi hutan adat, sehingga kekhawatiran masyarakat itu busa diatasi. Artinya, masyarakat sadar dan mereka sendiri yang mau untuk menjadi hutan adat,” lanjut Charles.

Baca: Wanita Suku Knasaimos Andalkan Sagu dari Hutan Desa

Sekarang, rencana mereka adalah mengamankan hutan mereka dengan izin pengelolaan hutan desa. Ketika sudah berjalan selama 25 tahun, akan mulai berusaha untuk mengubah status wilayah suku Knasaimos, terutama Sira dan Manggroholo, ke hutan adat. Prioritas mereka adalah mengamankan 81,446 ha agar tidak terintervensi oleh izin-izin yang lain, seperti perusahaan Kelapa Sawit.

Kampung Sira, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, Rabu 14 Maret 2018 (Tempo/Astari Pinasthika Sarosa)

Dikutip dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, menjelaskan kalau hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Sedangkan hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. 

ASTARI PINASTHIKA SAROSA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

9 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

11 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

12 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

13 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

13 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

16 jam lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Pengelolaan Hutan Didominasi Negara, Peneliti BRIN Usul Cegah Deforestasi melalui Kearifan Lokal

Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan seringkali tidak mendapatkan hak akses yang cukup untuk memanfaatkan sumber daya di dalamnya.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

18 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

1 hari lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Nikson Nababan Perjuangkan Hutan Adat di Tapanuli Utara

1 hari lalu

Nikson Nababan Perjuangkan Hutan Adat di Tapanuli Utara

Bupati Tapanuli Utara (Taput), Nikson Nababan, sukses memperjuangkan hutan negara seluas 15.879 Hektare (Ha) menjadi hutan adat, di Kabupaten Tapanuli Utara.


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.