Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Greenpeace Ajak Pengusaha Wisata Peduli Terumbu Karang Raja Ampat

image-gnews
Greenpeace mengangkat isu terumbu karang di Raja Ampat. Kredit: Greenpeace
Greenpeace mengangkat isu terumbu karang di Raja Ampat. Kredit: Greenpeace
Iklan

TEMPO.CO, Raja Ampat - Kapal Rainbow Warrior dari organisasi Greenpeace mengunjungi Raja Ampat untuk membuka diskusi mengenai terumbu karang pada hari Minggu, 18 Maret 2018.

Baca: Tiba di Raja Ampat, Kapal Greenpeace Kawal Isu Terumbu Karang

Raja Ampat, Papua Barat, memiliki keindahan bawah laut yang menarik perhatian banyak wisatawan. Bila tidak dijaga, keindahan tersebut akan hilang.

Kehilangan keindahan bawah laut Raja Ampat tidak hanya memiliki dampak besar pada masyarakat Raja Ampat dan kehidupan di laut, tetapi juga pada pariwisata. Karena itu, pengusaha wisata juga harus peduli dengan isu ini.

Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektare,  namun berdasarkan data riset terumbu karang dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2017 lalu, sekitar 35,15 persen terumbu karang Indonesia sudah dalam kondisi rusak.

“Laut Indonesia adalah pusat kekayaan hayati terumbu karang terpenting di dunia, di mana ada sekitar 569 jenis karang, maka jangan sampai jumlahnya semakin menyusut, musnah, karena perubahan iklim dan tindakan yang tak bertanggung jawab,” tutur Arifsyah Nasution, Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia, Minggu 18 Maret 2018, di Pelabuhan Laut Waisai, Raja Ampat, Papua Barat.

Kerusakan terumbu karang banyak disebabkan oleh kapal-kapal yang asal melempar jangkar, yang seringkali merusak terumbu karang di bawahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya ingin highlight kerja sama dengan pemerintah. Ancaman pertama terumbu karang di Raja Ampat ini bukan dari masyarakat Raja Ampat sendiri, tetapi lumayan banyak dari luar, terutama pelaku kerusakan juga dari luar,” ujar Purwanto, Coral Reef Monitoring, Team Leader, Universitas Papua.

Jangkar tidak hanya akan merusak satu bagian terumbu karang, tetapi dapat merusak banyak karena menderet jangkar di bawah air. Karena itu, titik-titik untuk berhenti yang tidak akan merusak terumbu karang harus diketahui oleh para perahu yang mengunjungi Raja Ampat.

Jasmin Ragil Utomo, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), mengimbau masyarakat untuk membantu menjadi pengawas.

Bila melihat kapal yang merusak harus langsung memberi tahu ke pihak yang sesuai. “Karena bagaimanapun kalau itu terus dibiarkan, lama kelamaan laut bisa menjadi rusak dan tercemar,” jelasnya.

Penghasilan besar masyarakat Raja Ampat juga tergantung pada terumbu karang. Tidak hanya untuk wisata, terumbu karang juga mendatangkan banyak ikan. Bila terumbu karang sudah hancur semua, masyarakat akan kesulitan untuk mendapatkan ikan untuk dijual.

Simak artikel lainnya tentang Greenpeace di tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

15 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kepala OIKN Klaim Pembangunan IKN Bawa Manfaat untuk Semua Pihak, Bagaimana Faktanya?

Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono klaim bahwa pembangunan IKN akan membawa manfaat bagi semua pihak.


Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

19 hari lalu

Ilustrasi ribuan penggemar berkumpul. REUTERS/Heo Ran
Penggemar K-Pop Minta Hyundai Mundur dari Investasi penggunaan PLTU di Kalimantan

Penggemar K-Pop global dan Indonesia meminta Hyundai mundur dari investasi penggunaan PLTU di Kalimantan Utara.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

27 hari lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

30 hari lalu

Uni Eropa menegaskan keinginan menolak komoditas yang dihasilkan dengan membabat hutan dan merusak lingkungan
Komitmen Iklim Uni Eropa Dipertanyakan, Kredit Rp 4 Ribu Triliun Disebut Mengalir ke Perusak Lingkungan

Sinarmas dan RGE disebut di antara korporasi penerima dana kredit dari Uni Eropa itu dalam laporan EU Bankrolling Ecosystem Destruction.


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

30 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

31 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.


KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

35 hari lalu

KKP Kembangkan Program Adopsi Karang

Sebagai upaya pelestarian ekosistem terumbu karang yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan program Adopsi Karang.


Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

37 hari lalu

National Aeronautics and Space Administrationcode (NASA) atau Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat menyoroti perubahan kawasan hutan di Kalimantan setelah adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Foto : NASA
Kajian Peneliti BRIN Ihwal Kekeringan Ekstrem di Kalimantan, Greenpeace: Dipicu Deforestasi

Wilayah yang paling terdampak risiko kekeringan ekstrem, adalah Ibu Kota Negara atau Nusantara.


Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

39 hari lalu

Peneliti dan Wakil Direktur Asia Maritime Transparency Initiative CSIS Harrison Prtat. Sumber: istimewa
Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

Cukup banyak kerusakan yang telah terjadi di Laut Cina Selatan, di antaranya 4 ribu terumbu karang rusak.


Pembangunan di Laut Cina Selatan Merusak Ekosistem dan Terumbu Karang

39 hari lalu

 acara press briefing bertajuk 'Deep Blue Scars Environmental Threats to the South China Sea' yang diselenggarakan oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) pada Jumat 15 Maret 2024, di Jakarta. Sumber: dokumen IOJI
Pembangunan di Laut Cina Selatan Merusak Ekosistem dan Terumbu Karang

Banyak pembahasan soal keamanan atau ancaman keamanan di Laut Cina Selatan, namun sedikit yang perhatian pada lingkungan laut