Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Elang Bondol di Langkat Terancam Punah, Walhi: Hentikan Perburuan

Reporter

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Barang bukti Elang Bondol (Haliastur Indus) dihadirkan petugas kepolisian saat rilis perdagangan satwa dilindungi di Polda Metro Jaya, Jakarta, 31 Januari 2018. Tujuh tersangka ditangkap dalam perdagangan satwa ini. ANTARA
Barang bukti Elang Bondol (Haliastur Indus) dihadirkan petugas kepolisian saat rilis perdagangan satwa dilindungi di Polda Metro Jaya, Jakarta, 31 Januari 2018. Tujuh tersangka ditangkap dalam perdagangan satwa ini. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara meminta kepada warga untuk tidak menangkap elang laut atau elang bondol yang terdapat di daerah pesisir pantai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Baca: Tabrak Gedung, Elang Bondol Terluka
Baca: Elang Bondol Maskot Jakarta

"Perburuan liar elang laut yang dilindungi oleh pemerintah itu harus segera dihentikan untuk melindungi satwa tersebut," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara Dana Prima Tarigan di Medan, Kamis, 21 Juni 2018.

Elang laut yang terdapat di Langkat, menurut dia, hendaknya dibiarkan hidup secara bebas dan tidak usah diburu oleh warga untuk tujuan dipelihara maupun dijual demi mendapatkan keuntungan cukup besar. "Karena elang laut yang hidup di hutan mangrove di Langkat terancam mengalami kepunahan," ujar Dana.

Ia menyebutkan dulunya elang laut masih banyak kelihatan di pesisir Pantai Timur Sumatera itu, namun saat ini tidak ada lagi dan sudah menghilang.

Hal ini, menurutnya, harus menjadi perhatian pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat untuk dapat menyelamatkan elang laut tersebut.

"BKSDA harus bertanggung jawab atas kelestarian elang laut yang terancam akan mengalami kepunahan itu," ucapnya.

Dana mengimbau masyarakat untuk tidak lagi memburu elang laut dan membiarkan satwa tersebut hidup di alam bebas, yakni di lokasi hutan mangrove (hutan bakau) tempat berkembangbiaknya elang laut.

Selain itu, ia meminta warga masyarakat yang masih memelihara elang laut untuk secepatnya menyerahkan ke petugas BKSDA untuk dilepasliarkan ke habitatnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pemeliharaan dan penangkapan terhadap satwa elang yang dilindungi itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan bisa dipidana," kata pemerhati lingkungan itu.

Sebelumnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara melepasliarkan tujuh ekor elang laut atau elang bondol ke alam bebas, tepatnya di kawasan Suaka Margasatwa Karang Kading Secanggang.

"Pelepasan itu dimaksudkan untuk pengembangbiakan karena sudah hampir punah," kata Kepala BBKSDA Sumatera Utara, Sianturi.

Elang laut itu, dilepas di kawasan hutan matgasatwa Karang Gading Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, yang selama ini juga sudah dikenal sebagai hutan mangrove yang sangat luas di Kabupaten Langkat.

Hotmauli menyebutkan sebelumnya tujuh ekor elang laut ini dirawat di pusat perawatan satwa di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang.

"Empat ekor elang laut ini diperoleh dari penyerahan warga secara sukarela, sedangkan tiga ekor lainnya merupakan hasil penyitaan operasi. Di mana dari tujuh ekor elang bondol tersebut enam merupakan elang jantan dan satu merupakan elang betina," jelasnya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

1 hari lalu

PJ Gubernur Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali (baju merah) menerima aspirasi masyarakat yang menuntut penyetopan izin tambang dan mengevaluasi izin yang terbit di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Senin, 22 April 2024. Tempo/Servio Maranda
Demo Tolak Tambang Timah di Kantor Gubernur Bangka Belitung, Walhi: Setop IUP Baru

Walhi menyebut fakta kacaunya tata kelola timah di Bangka Belitung juga dapat dilihat dari perubahan peradaban masyarakat adat.


10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dan Redmi Pad Pro di Top 3 Tekno

12 hari lalu

Guru besar, dosen dan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memberikan pernyataan sikap di Gedung Isola Kampus UPI, Bandung, Jawa Barat, Senin 5 Februari 2024. Dalam pernyataan sikapnya, civitas akademika UPI meminta agar Presiden Joko Widodo mencabut pernyataan yang menunjukkan keberpihakan dan keterlibatannya dalam kampanye politik pada Pemilu 2024. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dan Redmi Pad Pro di Top 3 Tekno

Top 3 Tekno Berita Terkini dimulai dari artikel berjudul '10 Program Studi Paling Ketat SNBP 2024 dari Berbagai Universitas'.


Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

12 hari lalu

Direktur Walhi Jawa Tengah Fahmi Bastian. Foto dok.: Walhi
Walhi dan Pokja Pesisir Kaltim: Teluk Balikpapan Rusak akibat Pembangunan IKN

Walhi dan Pokja Pesisir Kalimantan Timur sebut kerusakan Teluk Balikpapan salah satunya karena efek pembangunan IKN.


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

28 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

29 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.


Temuan Kajian BRIN, Greenpeace dan Walhi soal Deforestasi Kalimantan: Parah Akibat IKN?

34 hari lalu

Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah meniru Presiden Joko Widodo saat berjalan di kawasan proyek food estate yang sedang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi ini bertepatan dengan pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kredit: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace
Temuan Kajian BRIN, Greenpeace dan Walhi soal Deforestasi Kalimantan: Parah Akibat IKN?

Perubahan iklim dan pemanasan global diprediksi akan berdampak parahnya deforestasi di Pulau Kalimantan karena pembangunan IKN.


Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

36 hari lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.


Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

36 hari lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

Walhi Jawa Timur mencatat sudah ada puluhan kasus intimidasi dan kriminalisasi oleh PT Bumi Sari terhadap warga Desa Pakel, buntut konflik agraria.


Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

42 hari lalu

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Kementan dan Kemenhan Klaim Panen Jagung Food Estate Gunung Mas

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) klaim panen jagung di lahan food estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah.


Petani Pakel Diduga Dipukul hingga Pingsan, Walhi Jawa Timur Tuding PT Bumi Sari Kerap Meneror Warga

43 hari lalu

Ilustrasi Pengeroyokan.
Petani Pakel Diduga Dipukul hingga Pingsan, Walhi Jawa Timur Tuding PT Bumi Sari Kerap Meneror Warga

Komplotan orang diduga preman dan sekuriti PT Perkebunan dan Dagang Bumi Sari Maju Sukses mengeroyok satu petani di Desa Pakel, Banyuwangi