Belajar dari Haiti, E-Voting Bisa Tekan Biaya Pilpres 2019?

Reporter:
Editor:

Amri Mahbub

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan simulasi tata cara pengoperasian alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto

    Petugas melakukan simulasi tata cara pengoperasian alat teknologi E-Voting, di gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Jakarta, 29 Juli 2015. Program E-voting ini untuk mendukung KPU dalam mencegah kecurangan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2015 sejak perhitungan di tempat pemungutan suara, rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di kabupaten/kota. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Dana yang dialokasikan untuk Pilkada serentak tiap tahunnya dan Pilpres 2019 dinilai tidak sedikit. Terutama untuk mencetak surat suara. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi hal ini ialah penggunaan metode e-voting.

    Metode pemilihan secara elektronik atau e-voting sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Irlandia. Selain itu, di beberapa negara berkembang seperti Brazil, India, dan Filipina pun e-voting sudah digunakan.

    Baca juga: Presiden PKS Pertimbangkan Pencalonan Anies-Aher di Pilpres 2019

    Penerapan e-voting dapat menghemat biaya, sebab pihak penyelenggara tak perlu mencetak kertas suara dan mendistribusikannya, seperti ditulis oleh Huffington Post, 15 Maret 2017. Hal ini didasari oleh penelitian yang dilakukan peneliti Haiti Priorise, Pierre Michel Chéry. Ia meneliti bagaimana kelayakan penerapan e-voting di Haiti.

    Hasilnya, ia menemukan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan lebih efisien. Pengeluaran pemilu dapat dihemat hingga 1,2 miliar gourdes atau setara Rp 250 miliar.

    Baca juga: Prabowo Bertemu Zulkifli Hasan, Jajaki Koalisi di Pilpres 2019

    Biaya yang dikeluarkan untuk membeli mesin pemilihan elektronik sebesar 1,1 triliun gourdes atau setara Rp 242 miliar. Biaya tersebut dapat membeli mesin pemilihan hingga sejumlah sebelas ribu mesin, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, dan biaya operatornya.

    Karena tak membutuhkan surat suara, biaya percetakan surat suara senilai 880 juta gourdes (setara Rp 188 miliar) dan pengelolaan pusat tabulasi senilai 271 juta gourdes (setara Rp 58 miliar) juga dihilangkan. Belum lagi biaya transportasi yang dapat dikurangi.

    Baca juga: Bersama Golkar, Partai Demokrat Bicarakan Peluang JK Capres 2019

    Lebih jauh, dengan e-voting, hasil perhitungan suara bisa didapatkan dengan lebih cepat. Sebab, mesin pemilihan elektronik dapat terhubung secara langsung ke server, baik regional maupun nasional.

    Tahun depan, Indonesia akan menjalani pemilihan presiden (Pilpres 2019). Mungkinkah, teknologi e-voting siap digunakan? Kita tunggu saja kesiapan pemerintah.

    Baca juga: PDIP: Kekalahan Calon Gubernur Tak Tentukan Suara di Pilpres 2019

    Simak artikel menarik lainnya tentang Pilpres 2019 hanya di Tempo.co.

    HUFFINGTON POST | MUHAMMAD ABI MULYA | AMB


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.