Senin, 10 Desember 2018

Cara Menristekdikti Periksa Catatan Tiga Calon Rektor Unpad

Reporter:
Editor:

Amri Mahbub

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kantor Rektor Universitas Padjajaran Jatinangor. Universitas Padjadjaran merencanakan akan membangun Taman Sains dan Teknologi di sebelah utara Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor. Sumber : unpad.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    Kantor Rektor Universitas Padjajaran Jatinangor. Universitas Padjadjaran merencanakan akan membangun Taman Sains dan Teknologi di sebelah utara Gedung Rektorat Unpad Kampus Jatinangor. Sumber : unpad.ac.id KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.CO, Bandung - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhamad Nasir punya hak suara terbanyak dalam pemilihan rektor baru Universitas Padjadjaran (Unpad) 27 Oktober mendatang. Jatahnya 35 persen atau tujuh dari total 21 suara. Dia mengaku punya cara tersendiri untuk memilih rektor Unpad dari tiga calon yang lolos.

    Baca juga: Menristekdikti: Universitas Tadulako Beroperasi Lagi Pekan Depan

    Menurut Nasir, pemilihan rektor baru Unpad harus dievaluasi sebelum pemilihan nanti. "Cek apakah prosesnya benar, lanjutkan ke masalah aliran dana, (para calon)," katanya di sela acara di Institut Teknologi Bandung, Kamis, 11 Oktober 2018.

    Pemeriksaan itu ujar Nasir melibatkan lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu pemeriksaan terkait dengan catatan aparatur sipil negara. "Juga BIN (Badan Intelejen Negara) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), apakah terpapar radikalisme atau tidak," kata Nasir.

    Baca juga: Menristekdikti Larang Kampanye Politik di Dalam Kampus

    Kemenristekdikti sebelum pemilihan harus meneliti juga prosesnya apakah sudah sesuai prosedur atau tidak. Keluhan dan masukan pihak lain juga bakal ditampung sesuai aturan. "Masukan masih di dalam tim kami," ujarnya.

    Dua menteri akan ikut menentukan rektor baru Unpad karena punya hak suara memilih. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara yang juga Ketua Majelis Wali Amanat punya satu suara, sementara Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir punya tujuh suara atau 35 persen.

    Pemilihan rektor baru Unpad bakal ditentukan oleh Majelis Wali Amanat (MWA). Mekanisme itu seiring perubahan status Unpad menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum. Majelis diisi oleh 17 orang perwakilan. "Setiap anggota punya pertimbangan keputusan sendiri, independen dan rahasia," kata Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat Unpad Erri Noviar Megantara di sela acara sosialisasi tiga calon rektor, Selasa, 9 Oktober 2018.

    Baca juga: Cuma 3 PTN RI Masuk 500 Besar Dunia, Jokowi Sentil Kemenristek

    Belasan anggota MWA yang punya hak suara itu, Menteri Ristekdikti (ex officio), Gubernur Jawa Barat (ex officio) Sementara Rektor Unpad dan Ketua Senat Akademik (ex officio) tidak punya hak suara. Pemilik suara lain yaitu Ketua Ikatan Alumni Unpad (ex officio), Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Unpad (ex officio). Adapun wakil masyarakat pilihan anggota Senat Akademik yaitu Menkominfo Rudiantara, Fasli Jalal, musisi balada Iwan Abdurrachman, serta Yudi Guntara.

    Pilihan anggota Senat Akademik dari kelompok sains dan teknologi sebagai anggota MWA yaitu Erri Megantara dan Chay Asdak. Anggota MWA lain yaitu Irvan Afriandi dan Dudi Arifin dari kelompok ilmu kesehatan. Sementara Obsatar Sinaga dan Kodrat Wibowo dipilih dari Anggota Senat Akademik kelompok ilmu sosiohumaniora. Slamet Suprapto dipilih dari tenaga kependidikan.

    Sosialisasi visi, misi, dan program kerja ketiga calon rektor ditutup Selasa, 9 Oktober 2018. Acara yang melibatkan diskusi publik undangan itu berlangsung di aula kantor Pikiran Rakyat Bandung. Calon rektor Unpad, Aldrin Herwany dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis antara lain menyinggung soal defisit keuangan universitas dan upaya peningkatan peringkat Unpad di tingkat nasional dan global. "Dua hal itu yang membuat motivasi saya untuk maju sebagai calon rektor," katanya.

    Kandidat berikutnya, Atip Latipulhayat dari Fakultas Hukum, antara lain mengungkapkan status Unpad sebagai PTNBH yang membuatnya jadi otonom. "Ketika Unpad membangun prodi baru, berbeda dengan PTN pada umumnya, termasuk soal pengelolaan keuangan yang bisa diupayakan melalui APBD, zakat," ujarnya.

    Baca juga: Menristekdikti Larang Mahasiswa Berpolitik Praktis di Kampus

    Calon rektor lainnya, Obsatar Sinaga, di antaranya mengatakan dalam pola pikir ilmiah Unpad, yang mengemuka adalah bina hukum dan bina lingkungan hidup. "Konsepsi itu ditarik dalam keinginan masuk menjadi world class university. Saya sebagai calon coba menderivasinya menjadi Smart University," katanya.

    Baca juga: Menristekdikti Data Kampus yang Rusak Akibat Gempa Donggala

    Simak kabar terbaru dari Menristekdikti, Mohammad Nasir, dan dari Universitas Padjadjaran (Unpad) hanya di kanal Tekno Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kementerian Kominfo Memblokir Situs-Situs dengan Konten Radikal

    Kementerian Komunikasi dan Informasi telah memblokir 230 situs dan menghapus ribuan konten radikal dari berbagai platform.