Aturan Baru Facebook: Eksploitasi Seksual Anak adalah Pelanggaran

Reporter:
Editor:

Amri Mahbub

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Facebook. (AP Photo/Richard Drew)

    Ilustrasi Facebook. (AP Photo/Richard Drew)

    TEMPO.CO, Jakarta - Facebook baru-baru ini menerbitkan pedoman internal yang digunakan oleh tim peninjau untuk menegakkan standar komunitas. Pedoman tersebut dibuat agar dapat dipahami komunitas tentang apa saja yang boleh dilakukan di Facebook.

    Baca juga: Kisah Pertemanan Ciktuti dengan Pelaku Pembunuhan via Facebook

    "Kami menerbitkan laporan penegakan standar komunitas yang kedua. Laporan ini memperlihatkan upaya penegakan kebijakan dalam menghapus gambar kekerasan, gambar porno dan aktivitas seksual," ujar Vice President Product Management Facebook Guy Rosen, dalam keterangan tertulis, Kamis, 22 November 2018.

    Selama dua tahun terakhir, Facebook telah banyak berinvestasi dalam teknologi dan sumber daya manusia agar konten negatif dapat dihapus dari platform dengan lebih efektif. Pada Mei lalu, Facebook mengeluarkan statistik yang menggambarkan berapa banyak konten melanggar yang terdeteksi.

    Baca juga: Facebook Luncurkan Aplikasi Pesaing TikTok Bernama Lasso

    Selain itu, kata Rosen, juga menghapus konten yang berbau propaganda teroris, ujaran kebencian, spam, serta akun palsu, selama enam bulan dari April 2018 hingga September 2018. Dalam laporan juga juga diperkenalkan dua kategori data baru yaitu perundungan dan pelecehan, serta ketelanjangan anak dan eksploitasi seksual anak.

    "Kami mengalami kemajuan dalam mengidentifikasi konten yang melanggar secara proaktif. Sebelum ada yang melaporkan konten tersebut, khususnya untuk ujaran kebencian dan gambar kekerasan," tambah Rosen. "Tapi masih ada bidang di mana kami masih harus berusaha lebih keras," kata Rosen tanpa menyebut sektor apa yang dimaksud.

    Baca juga: Dikritik Tim Cook, Bos Facebook Minta Karyawan Tidak Pakai iPhone

    Simak kabar terbaru seputar Facebook hanya di kanal Tekno Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.