Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KKP: Teknologi Keramba Jaring Apung Bisa Penuhi Pasokan Ikan

image-gnews
Suasana Waduk Cirata saat penertiban keramba jaring apung di, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 19 Juli 2018. Penertiban ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, yang menargetkan revitalisasi Sungai Citarum selesai selama tujuh tahun. ANTARA/M Agung Rajasa
Suasana Waduk Cirata saat penertiban keramba jaring apung di, Kabupaten Bandung Barat, Kamis, 19 Juli 2018. Penertiban ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, yang menargetkan revitalisasi Sungai Citarum selesai selama tujuh tahun. ANTARA/M Agung Rajasa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyarankan untuk menggunakan teknologi keramba jaring apung (KJA) untuk mengembangkan budidaya ikan air tawar. Teknologi itu diungkap dalam Seminar Teknologi Budidaya KJA Berkelanjutan di Perairan Umum yang digelar Trobos Aqua di JIEXPO Kemayoran dalam rangkaian Pameran Aquatica Asia and Indoaqua 2018.

Baca juga: Blue Economy KKP Ditargetkan Buka Lebih Banyak Lapangan Kerja

"Budidaya perikanan menjadi sektor yang diandalkan untuk memenuhi sumber protein. Serta menjadi lahan pekerjaan bagi penduduk produktif yang menjadi bonus demografi Indonesia pada 2030, dengan penduduk dunia mencapai 9 miliar," ujar Dekan Fakultas Perikanan Universitas Padjadjaran Yudi Nurul Ihsan, dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 November 2018. Seminar tersebut diselenggarakan Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan KKP.

Budidaya tersebut banyak dilakukan di perairan umum seperti sungai, danau, waduk dan situ. Keberhasilan pengembangan teknologi KJA telah terbukti berperan dalam peningkatan produksi ikan secara nasional. Budidaya ikan air tawar dengan KJA sifatnya ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sehingga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan nasional yang diprediksi mencapai 40 kg ikan per kapita per tahun.

Baca juga: Susi Pudjiastuti: KKP Peduli Sulteng Kumpulkan Rp 3,9 Miliar

"Dengan jumlah penduduk dunia yang besar itu, diperlukan asupan protein yang besar. Ditambah luas daratan yang semakin sempit, maka sumber protein dari daratan akan semakin terbatas. Dengan demikian, protein dari ikan menjadi sumber protein yang sangat diandalkan pada masa mendatang," kata Yudi.

Menurut laporan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi XI 2018, terdapat 9 juta balita di Indonesia atau dari tiga balita menderita stunting (tubuh pendek), dan Indonesia masuk dalam klasemen 5 besar negara dengan megastunting Indonesia akibat kurangnya asupan gizi.

Data Direktorat Jendral Perikanan Budidaya KKP menyebutkan jumlah produksi ikan tahun 2015 masih didominasi oleh perikanan air tawar, mencapai angka 69 persen. Sementara budidaya air payau 30 persen, terdiri dari udang, ikan dan rumput laut, sedangkan untuk budidaya laut hanya 1 persen. Pada 2016, produksi perikanan budidaya mencapai 13,2 juta ton atau naik 6,9 persen dibanding 2015 yang mencapai 11,5 juta ton.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca juga: Ribuan Hektare Lahan Tambak Garam Lenyap, Ini Kata KKP

"Perkembangan KJA harus diimbangi dengan perhitungan kemampuan daya dukung perairan. KJA memerlukan lingkungan perairan yang bersih agar ikan dapat tumbuh secara optimal dan mulai sekarang KJA harus menyesuaikan dengan daya dukung perairan, serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan," kata Krismono dari Pusriskan.

Besarnya produksi ikan air tawar yang didominasi oleh jenis ikan lele, mas, nila, dan patin membuktikan bahwa budidaya ikan air tawar, terutama melalui teknologi KJA, menjadi ujung tombak bagi pemenuhan kebutuhan protein hewani yang terjangkau bagi masyarakat. Selain memenuhi kebutuhan sumber protein hewani terjangkau, KJA memiliki dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, karena menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk di sekitar perairan.

Adanya teknologi KJA memberikan efek multiplier terhadap penyerapan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, dari hulu ke hilir. Masyarakat dapat bekerja untuk pembenihan, pakan ikan, buruh bongkar muat, buruh transportasi, tenaga panen, hingga pemilik warung makan. "Misalnya, dengan penebaran ikan di perairan umum dengan jenis ikan yang dapat memanfaatkan fitoplankton dan tumbuhan air dapat mengurangi kesuburan perairan," tambah Krismono.

Baca juga: Kondisi Terumbu Karang Indonesia Jelek, KKP: Segera Kami Pulihkan

Simak kabar terbaru dari KKP hanya di kanal Tekno Tempo.co.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

6 hari lalu

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, saat menggelar konferensi pers kejahatan multidimensi oleh KM MUS asal Juwana, Pati, di Pangkalan PSDKP Tual, Maluku, Rabu, 17 April 2024. Dok. Humas Ditjen PSDKP KKP
Dari Transhipment Kapal Ikan Asal Juwana Terungkap TPPO dan Cerita Pelarian di Tengah Laut

ABK yang lari dari kapal ikan asing loncat ke laut dan berenang sejauh 12 mil. Satu tak selamat.


Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

7 hari lalu

Kapal pengangkut ikan Indonesia, KM MUS, yang ditangkap karena terbukti melakukan alih muatan ikan dari kapal asing ilegal di tengah Laut Arafura, Maluku, pada Minggu 14 April 2024. Kapal juga menyelundupkan BBM solar dan diduga melakukan perbudakan. Dok. Humas KKP
Kapal Ikan Asal Juwana Ditangkap di Laut Arafura Karena Transhipment Ilegal dan Selundupkan Solar

Kapal pengangkut ikan asal Indonesia ditangkap kerena melakukan alih muatan (transhipment) dengan dua Kapal Ikan Asing (KIA) di Laut Arafura, Maluku.


KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

8 hari lalu

Anak Buah Kapal (ABK) kapal asing menunjukkan muatan hasil tangkapan di Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Selasa 31 Agustus 2021. Polair Polda Kepri mengamankan empat kapal nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal beserta sejumlah ABK berkewarganegaraan Vietnam di Perairan Natuna Utara yang termasuk ke dalam Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
KKP Buru Kapal Cina Ilegal yang Melakukan Penangkapan Ikan di Perairan Indonesia

KKP menduga kapal Cina ilegal itu masih berada di perairan sekitar Laut Aru.


KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

17 hari lalu

KKP Raih Pengakuan Standar Internasional Anti Suap

Dua unit di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) yaitu Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Padang dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru menerima pengakuan berstandar internasional sebagai unit kerja yang menjalankan sistem manajemen anti penyuapan dalam memberikan pelayanan kepada publik.


KKP Bangun Kampung Nelayan Modern di Banyuwangi, Sedot Anggaran Rp 22 Miliar

24 hari lalu

Ilustrasi nelayan. TEMPO/Dasril Roszandi
KKP Bangun Kampung Nelayan Modern di Banyuwangi, Sedot Anggaran Rp 22 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membangun Kampung Nelayan Modern (Kalamo) di Pantai Ancol Plengsengan, Kelurahan Lateng, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Proyek ini akan menyedot anggaran sekitar Rp 22 Miliar.


Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

26 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Tidak Ditenggelamkan, Dua Kapal Illegal Fishing Diserahkan ke Nelayan Banyuwangi

Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyerahkan dua kapal illegal fishing ke nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur.


Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

28 hari lalu

KKP melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir yang tidak dilengkapi dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di perairan Pulau Rupat-Kepulauan Riau.
Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.


Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

34 hari lalu

Menteri KKP Akselerasi Kerjasama Lobster dengan Vietnam

Sakti Wahyu Trenggono mengoptimakan acara Meet Indonesia di Nha Trang, Vietnam untuk mempercepat implementasi kerjasama budidaya lobster di Indonesia


KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

37 hari lalu

Para pekerja membongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Selasa, 23 Januari 2024. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan nilai ekspor hasil perikanan di dalam negeri pada 2024 sebesar USD7,20 miliar atau setara Rp112,1 triliun. Angka tersebut naik signifikan dari realisasi ekspor produk perikanan hingga November 2023, di mana nilai sementara ada di kisaran USD5,6 miliar atau setara Rp87,25 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
KKP Anggarkan Rp 662 Miliar untuk Kesetaraan Gender, Ada 148 Ribu Perempuan di Sektor Perikanan

Anggaran untuk mendukung perempuan dan disabilitas yang ada dalam sektor perikanan nasional.


Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

42 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi dan monitoring pelaksanaan anggaran tahun 2023, membahas rencana program dan kegiatan tahun 2024, serta isu-isu aktual lainnya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terapkan Kebijakan Sri Mulyani, KKP Blokir Anggaran Rp 501 Miliar

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) blokir anggaran Rp 501 miliar. Ikuti keputusan Sri Mulyani.