TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tidak ada perbedaan pernyataan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait dengan tsunami Selat Sunda. Menurut JK, BMKG memberikan pernyataan berdasarkan sebab dari tsunami muncul, sedangkan BNPB mengamati akibat dari bencana tersebut.
Baca: BNPB: Tsunami Selat Sunda Diduga karena Longsor Bawah Laut ...
"Saya kira tidak ada perbedaan. BNPB hanya melihat akibatnya, kalau BMKG itu menganalisa sebabnya. Jadi BNPB hanya akibatnya, yang satu (BMKG) sebabnya," kata Wapres Jusuf Kalla usai memimpin rapat penanggulangan bencana tsunami Selat Sunda di VVIP Room Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu siang, 23 Desember 2018.
Sebelumnya, BMKG dan BNPB memberikan pernyataan berbeda terkait bencana alam yang terdampak di Banten dan Lampung. BMKG menyatakan bahwa bencana alam tersebut merupakan tsunami, sementara itu BNPB menyebut itu adalah air laut pasang.
Penduduk yang rumahnya roboh dihantam tsunami mengambil atap untuk dipasang lagi di Kampung Sinar Laut, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten, Ahad, 23 Desember 2018. ANTARA
Wapres menambahkan, bencana alam tsunami di Selat Sunda merupakan peristiwa yang tidak biasa terjadi, yakni adanya gelombang tsunami tanpa didahului dengan gempa bumi. "Saya sudah berbicara dengan Kepala BMKG dan Badan Geologi. Ini suatu kasus yang tidak biasa, bahwa tsunami tanpa gempa. Jadi gejalanya ada kemungkinan dari perubahan atau letusan Gunung Anak Krakatau," kata JK.
Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Rachmat Triyono mengatakan, tsunami yang terjadi di Selat Sunda tidak disebabkan oleh aktivitas seismik atau gempa di sekitarnya.
Tsunami yang melanda sekitar Selat Sunda pada Sabtu, 22 Desember 2018, menurut pusat vulkanologi, bisa disebabkan oleh runtuhan besar di dalam kolom air laut. Runtuhan tersebut diperlukan energi besar. Namun, energi besar yang bisa berupa gempa itu tidak terdeteksi oleh seismograf di pos pengamatan gunung api.
