TEMPO.CO, Yogyakarta - Koalisi Masyarakat Peduli Pegunungan Sewu mendesak Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mencabut izin lokasi perusahaan pembibitan ayam broiler PT Widodo Makmur Unggas, yang berdiri di kawasan bentang alam karst Pegunungan Sewu.
Baca: Anak Muda Yogya Protes Upaya Perusakan Karst di Gunung Kidul
Koalisi tersebut di antaranya beranggotakan aktivis Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi dan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Direktur Eksekutif Walhi Yogyakarta Halik Sandera mengatakan aktivitas PT Widodo Makmur Unggas berpotensi merusak ekosistem karst sebagai kawasan lindung geologi. Kawasan ini punya fungsi mengatur tata air, cadangan air bersih, dan nilai ilmiah.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Kidul menyebutkan pengelolaan kawasan lindung geologi dibatasi hanya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata warisan dunia. “Pemkab Gunung Kidul abai. Kawasan lindung geologi wajib dilindungi dan tidak diubah bentang alamnya karena punya bentukan yang khas,” kata Halik, Ahad, 17 Februari 2019.
PT Widodo Makmur Unggas menempati lahan seluas 24 hektare di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, dan Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Gunung Kidul. Perusahaan ini berencana membangun 24 kandang dan menghasilkan 700 ribu butir telur per bulan. Ayam yang dipelihara diperkirakan mencapai 72 ribu ekor ayam.
Sesuai dengan Perda RTRW pemkab setempat, kawasan bentang alam yang memiliki keunikan itu meliputi perbukitan karst Gunungsewu. Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, termasuk dalam kawasan yang memiliki keunikan proses geologi berdasarkan aturan tersebut.
Perusahaan dengan nilai investasi ratusan miliar rupiah tersebut sekarang sedang mengurus Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Amdal. Walhi melihat terdapat kejanggalan dalam dokumen Amdal tersebut. Kejanggalan itu di antaranya Amdal hanya membahas pembangunan blok 3 dan 4 pada perusahaan.
Padahal, sudah ada pembangunan 21 kandang dan 12 kandang sudah beroperasi. Itu artinya terdapat pembangunan tanpa disertai proses penyusunan dokumen lingkungan hidup terlebih dahulu. “Kajian lingkungan hidup tidak dilakukan secara menyeluruh. Hanya fokus pada blok 3 dan 4,” kata Halik.
Walhi menunjukkan surat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul yang isinya meminta perusahaan tersebut untuk menghentikan sementara kegiatan atau konstruksi sampai mendapatkan izin lingkungan dan izin lainnya. Untuk mendapatkan surat Izin Mendirikan Bangunan atau IMB, perusahaan tersebut wajib mengantongi Amdal dan perizinan lainnya.
Direktur Teknis PT Widodo Makmur Unggas, Iwan Christianto, mengaklaim perusahaannya telah berhenti beroperasi pada September 2018. Meski belum mengantongi IMB, tapi perusahaan ini telah berdiri dan menjalankan aktivitas sejak awal 2018. Iwan beralasan aktivitas itu dilakukan karena ribuan bibit ayam impor itu sudah datang duluan sebelum IMB terbit. “Tidak mungkin kami membunuh ayam-ayam yang sudah datang,” kata Iwan.
Dia membantah bila perusahaan itu dikatakan mengepras atau merusak perbukitan yang masuk dalam bentang alam karst Gunung Sewu. Menurut dia, perusahaannya telah mengurus izin prosedur perizinan, di antaranya telah mendapatkan izin lokasi, izin prinsip, dan Izin RT/RW.
Ihwal potensi mencemari dan merusak bentang alam karst, Iwan menyebut perusahaan itu telah menyiapkan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kotoran ayam yang dihasilkan pun, kata dia, mengalami proses pengeringan dan langsung dijual atau tidak ditimbun. “Kandang kami tertutup dan menimbulkan bau,” kata dia.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Gunung Kidul, Irawan Jatmiko mengatakan Kecamatan Semanu termasuk kawasan pengembangan ternak unggas berdasarkan aturan Rencana Tata Ruang. PT Widodo Makmur Unggas telah melalui sidang Komisi Penilai Amdal Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. “Bila rekomendasi Amdalnya memenuhi, maka IMB akan diterbitkan,” kata Irawan.
Menurut dia, Pemkab mengeluarkan izin lokasi untuk perusahaan tersebut dengan alasan pengembangan investasi, satu di antaranya industri ternak unggas. Untuk memastikan perusahaan tidak mencemari lingkungan, kata dia, pemerintah punya mekanisme pengawasan dan evaluasi pengolahan peternakan dan kesehatan hewan.
Sesuai Undang-Undang nomor 26 tahun 2017 tentang Tata Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan surat keputusan tentang kawasan tersebut. Surat bernomor 3045 Tahun 2014 itu menyatakan bahwa kawasan bentang alam karst Gunungsewu merupakan kawasan lindung seluas 1.100,17 kilometer persegi. Kawasan itu meliputi Kabupaten Gunungkidul, Bantul, Wonogiri, dan Pacitan.
