Iklan
3. Permintaan dari Pemerintah
Terkadang Facebook juga menerima informasi dari pemerintah, termasuk Indonesia, ketika mereka melihat sebuah konten yang dinilai melanggar hukum. "Facebook mengikuti proses yang jelas dan ketat untuk merespons terhadap permintaan ini, dan proses ini tidak memiliki perbedaan, baik di Indonesia maupun di negara lain," ujar Ruben.
Langkah pertama, Ruben melanjutkan, adalah meninjau konten berdasarkan Standar Komunitas dan jika melanggar kebijakan Facebook, maka akan dihapus. Namun, jika konten tersebut tidak melanggar kebijakan, Facebook akan melakukan peninjauan hukum untuk menentukan apakah hal itu bertentangan dengan hukum setempat.
Facebook berkomitmen untuk melindungi komunitasnya, baik di Indonesia maupun seluruh dunia, dari intervensi yang tidak perlu, dan sepenuhnya mendukung reformasi pengawasan pemerintah yang sejalan dengan norma-norma privasi, kebebasan berekspresi, dan peraturan yang berlaku.
"Sebisa mungkin kami akan menahan permintaan dari pemerintah untuk memastikan bahwa kami taat ketika hal tersebut penting dan sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Ruben. "Jika kami menemukan bahwa sebuah konten yang jelas ilegal, kami akan memperketat akses ke konten itu di negara-negara tertentu."
4. Transparansi
Menurut Ruben, Facebook sudah transparan terhadap permintaan dari seluruh dunia, juga proporsi permintaan yang Facebook patuhi. Dua kali dalam setahun, Facebook menerbitkan edisi terkini dari Transparency Report, yang mencakup seluruh permintaan dari pemerintah untuk data pengguna, pembatasan konten, disrupsi layanan dan penghapusan IP.
"Setiap permintaan yang kami terima dari pemerintah dipublikasikan melalui laporan ini. Tahun ini, Transparency Report kami juga memuat laporan pertama Penegakan Standar Komunitas, serta proporsi pelanggaran konten yang ditemukan dan tindakan sebelum hal itu dilaporkan oleh komunitas ke kami," ujar Ruben.
Saat ini, laporan sudah mencakup data global tentang pelanggaran konten yang berkaitan dengan ujaran kebencian, gambaran kekerasan, propaganda teroris, ketelanjangan, akun palsu dan spam. Juga terus mengembangkan metodologi pengukuran, sehingga dapat melaporkan data tersebut.
Simak artikel lainnya tentang Facebook di kanal Tekno Tempo.co.
Iklan
