Walhi: Capres Lihat Sebelah Mata Isu Lingkungan

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019. ANTARA

    Capres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi (kedua kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 17 Februari 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan menyelenggarakan rapat akbar pada 23 Maret 2019 untuk membahas berbagai isu lingkungan hidup. Kegiatan ini karena kecewa atas paparan dua capres dalam debat Pilpres putaran kedua yang bertema lingkungan, namun tidak memberikan jawaban memuaskan atas isu lingkungan.

    Ketua Tim Adhoc Walhi, Khalisah Khalid di Jakarta Kamis, 21 Maret 2019, menyatakan, Walhi merasa prihatin karena calon presiden memandang sebelah mata isu lingkungan padahal pencemaran dan bencana ekologis kerap terjadi di Indonesia.

    Capres Abaikan Isu Krisis Ekologi, Walhi Siapkan Pertemuan Rakyat

    "Kami lihat isu lingkungan hidup, penyelamatan sumber daya alam dan berbagai persoalan rakyat belum menjadi isu penting dalam momentum politik elektoral. Yang muncul di permukaan masih persoalan-persoalan yang tidak substantif," katanya.

    Untuk itu, Walhi berinisiatif untuk menyelenggarakan rapat akbar guna memberikan ruang untuk menggali masalah-masalah pokok terkait lingkungan hidup.

    "Ini partisipasi politik warga. Mereka akan menjelaskan sejumlah akar masalah lingkungan yang terjadi di 28 provinsi di Indonesia," katanya.

    Dalam rapat akbar yang akan digelar di Hall Basket Gelora Bung Karno, Jakarta pada Sabtu, 23 Maret 2019, diperkirakan sekitar 3.500 perwakilan masyarakat dari 28 provinsi akan hadir untuk menyuarakan persoalan lingkungan maupun konflik lingkungan yang kerap mereka hadapi.

    "Para peserta rapat akbar merupakan masyarakat yang mendapat pendampingan Walhi dalam penyelesaian konflik lingkungan," katanya.

    Dalam rapat akbar nanti, juga akan dideklarasikan platform politik soal lingkungan hidup.

    "Yang di dalamnya (deklarasi) ada beberapa isu pokok terkait pemerintahan ke depan, memastikan negara bisa menjadi benteng HAM, memastikan fungsi dan peran negara sebagaimana yang ada di konstitusi," katanya.

    Tujuan digelarnya rapat akbar ini di antaranya untuk mendorong agar isu lingkungan hidup bisa menjadi prioritas bagi pemerintahan RI yang akan datang.

    "Kami dorong isu-isu penyelamatan lingkungan, persoalan lingkungan ini agar jadi pengingat bagi pemerintahan dan bisa menjadi isu prioritas," katanya.

    Salah satu isu, yang didorong adalah pengakuan dan perlindungan terhadap wilayah kelola masyarakat serta memastikan upaya pemulihan lingkungan.

    Berita lain tentang capres dan lingkungan hidup, bisa Anda simak di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.