Bos Facebook Minta Regulasi Internet Dipertegas

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Facebook CEO Mark Zuckerberg, bersaksi untuk dengar pendapat Komite Energi dan Perdagangan DPR mengenai penggunaan dan perlindungan data pengguna di Capitol Hill, Washington, 11 April 2018. REUTERS

    Facebook CEO Mark Zuckerberg, bersaksi untuk dengar pendapat Komite Energi dan Perdagangan DPR mengenai penggunaan dan perlindungan data pengguna di Capitol Hill, Washington, 11 April 2018. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - CEO Facebook Mark Zuckerberg meminta regulator untuk memainkan peran lebih aktif dalam menerapkan regulasi yang mengatur internet.

    Permintaan itu disampaikan Zuckerberg di tengah kritik keras yang menyerang Facebook beberapa waktu terakhir.

    Dikritik Tim Cook, Bos Facebook Minta Karyawan Tidak Pakai iPhone

    Zuckerberg, yang berada di bawah tekanan karena perusahaannya dinilai gagal mengawasi konten dan melindungi privasi pengguna di platfromnya, menulis artikel di Washington Post.

    Ia menegaskan bahwa pendekatan terstandarisasi untuk mengeliminasi konten akan membantu menjaga akuntabilitas perusahaan internet.

    "Dengan memperbarui aturan, kita dapat menjaga nilai-nilai terbaik dari internet seperti kebebasan bagi orang untuk mengekspresikan diri mereka dan bagi pengusaha untuk membangun hal-hal baru, sambil juga melindungi masyarakat dari bahaya yang lebih luas," tulis Zuckerberg, seperti dikutip Reuters, Minggu, 31 Maret 2019.

    Pernyataan Zuckerberg ini menyusul sebuah laporan Washington Post yang mengatakan pemerintah AS dan Facebook sedang menegosiasikan penyelesaian denda jutaan dolar atas penyalahgunaan ketentuan privasi yang dilakukan oleh Facebook.

    Zuckerberg juga menyerukan undang-undang terbaru yang berfokus pada perlindungan pemilu, termasuk aturan baru untuk iklan politik online yang mencerminkan realitas ancaman pada perusahaan media sosial.

    Badan intelijen dan penegak hukum AS menyatakan troll internet Rusia membantu menyebarkan konten yang memecah belah dan disinformasi di Facebook menjelang pemilihan presiden AS 2016.

    Belakangan ini, Facebook menjadi sasaran penyelidikan oleh pemerintah di banyak negara setelah sebuah informasi terbongkar pada tahun lalu, yang mengatakan bahwa kemungkinan data pribadi puluhan juta pengguna dibagikan dengan konsultan politik Cambridge Analytica.

    Awal bulan ini, Facebook mendapat kecaman karena terlalu lama menghapus video penembakan di Selandia Baru sehingga memungkinkan peredaran konten sensitif itu di internet.

    Selama beberapa tahun terakhir, para pembuat kebijakan telah menaruh perhatian yang lebih besar pada perusahaan terkait pengaruh mereka pada dunia.

    Zuckerberg sempat Kongres menjelaskan penyebaran informasi yang salah, pidato kebencian, dan manipulasi pemilihan umum yang terjadi pada platform tersebut.

    Dalam tulisannya, Zuckerberg mengusulkan regulasi untuk menetapkan garis dasar apa saja yang dilarang dan mengharuskan perusahaan membangun sistem untuk menjaga konten berbahaya seminimal mungkin.

    Industri teknologi telah lama mengatakan bahwa Pasal 230 dari Undang-Undang Keterbukaan Komunikasi AS sangat penting bagi perusahaan teknologi untuk mengoperasikan platform terbuka.

    Ketentuan ini membebaskan mereka dari tanggung jawab atas konten yang dibuat pengguna.

    Zuckerberg berpendapat bahwa Facebook tidak ingin menjadi penentu kebenaran, dan telah memilih untuk menyusun aturan sendiri dengan mempekerjakan lebih dari sepuluh ribu pengulas konten (content reviewer) untuk mempertahankan layanan mereka dari konten negatif.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.