Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemilu Indonesia Nyoblos, Guru di Kenya Bikin Platform e-Voting

image-gnews
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Beijing mengeluarkan surat suara dari kotak suara tersegel di depan para pemilih sebelum pemungutan suara dimulai di Beijing, Cina, Ahad, 14 April 2019. Penghitungan surat suara baru akan dihitung bersamaan dengan Pemilu serentak di Indonesia. ANTARA/M. Irfan Ilmie
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) Beijing mengeluarkan surat suara dari kotak suara tersegel di depan para pemilih sebelum pemungutan suara dimulai di Beijing, Cina, Ahad, 14 April 2019. Penghitungan surat suara baru akan dihitung bersamaan dengan Pemilu serentak di Indonesia. ANTARA/M. Irfan Ilmie
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta- Seorang guru di Kenya bernama Vincent Omondi dengan mudah membuat platform e-Voting. Omondi hanya membutuhkam waktu dua pekan untuk mengembangkan pengkodean yang terlihat cukup jenius, demikian dilaporkan laman standardmedia, Selasa, 16 April 2019.

Temuan ini kontradiktif dengan Pemilu di Indonesia. Hari ini, Rabu, 17 April 2019, kita melangsungkan pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden serta calon legislatif.

Pemilu di Indonesia masih menggunakan sistem manual, dengan cara mencoblos gambar calon yang ingin dipilih. Indonesia juga sempat diisukan akan mengubah proses demokrasi tersebut dengan cara e-voting, meskipun tidak tahu kapan diterapkan.

Awalnya, Omondi bercerita, dia datang dengan sistem untuk digunakan dalam pemilihan di Sekolah Makini, yang, tahun lalu, menggantikan pemungutan suara manual dengan Google Forms.

"Saya datang ke Makini School sebagai guru Matematika pada 2014. Sekolah itu kemudian menggunakan sistem manual pemungutan suara dan saya perhatikan itu tidak efisien karena biaya yang tinggi untuk mencetak surat suara. Dan waktu yang sangat lama untuk menghitung suara," ujar Omondi kepada standard.

Omondi membantu transisi sekolah untuk memilih menggunakan Google Form tahun lalu, tapi tidak sepenuhnya efisien karena memungkinkan siswa untuk memilih lebih dari satu kali. Saat itulah dia memutuskan untuk menciptakan sistem pemungutan suara yang unik dan dapat diterapkan pada skala yang berbeda.

"Saya mendesainnya hanya dalam dua minggu awal tahun ini, kemudian menjalankan pilot sebelum dapat digunakan secara resmi. Saya tidak menggunakan banyak, hanya kecerdasan saya," kata Omondi.

Hasilnya adalah Portal Pemilihan Sekolah Makini, sebuah platform pemilihan yang menurut Omondi dapat direplikasi untuk pemilihan di mana saja dan pada skala yang bervariasi, termasuk pemilihan umum negara. Saat ini, sistem bekerja memungkinkan pemilih untuk masuk ke komputer, memasukkan kode khusus yang unik dan memilih kandidat pilihan mereka di yurisdiksi yang berbeda.

Portal secara otomatis menghitung suara, Omondi percaya sistem ini memadai untuk skenario pemilihan nasional. Menurutnya, jika itu akan digunakan untuk pemilihan nasional dia dapat mendaftarkan pemilih menggunakan biometrik.

"Pada hari pemungutan suara, mereka tidak perlu memilih di TPS tempat mereka mendaftar. Yang perlu dilakukan adalah menggunakan biometrik untuk otentikasi, maka sistem akan secara otomatis memunculkan rincian yang relevan dengan pemilih," tutur Omondi.

Pemungutan suara dapat dilakukan pada serangkaian perangkat, mulai dari mesin khusus hingga komputer, tablet, dan bahkan smartphone. Omondi mencatat, pemilih dapat diberikan kode unik khusus yang serupa dengan yang disediakan oleh penyedia layanan seluler.

Seorang pemilih dapat diberikan kartu untuk memasukkan kode satu kali penggunaan, yang memungkinkan mereka untuk memilih. Omondi tidak memiliki pelatihan formal sebelumnya dalam teknologi informasi. Baru sekarang dia terdaftar di Universitas Kenyatta, di mana ia mengejar gelar Sarjana Teknologi Informasi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia bangga menjadi seorang yang otodidak, minatnya pada IT memicu setelah dia menyelesaikan sekolah menengah dan hanya tumbuh sejak itu. Sebagian besar, ia mengandalkan sumber daya internet dalam mempelajari keterampilan teknologinya.

Teknologinya, kata Omondi, lebih baik dari pada sistem pemungutan suara elektronik yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Independen dan Batas di pemilu terakhir karena dapat bekerja secara efisien menggunakan intranet, menjadikannya berlaku untuk daerah-daerah dengan konektivitas internet yang buruk.

Dia menambahkan bahwa seluruh proses terotomatisasi dan sistem secara otomatis menghitung suara. Hal itu memungkinkan pemilih untuk mengetahui hasilnya dengan segera, menyimpulkan sementara, juga mengurangi tenaga kerja dan biaya.

"Ini dapat menangani lalu lintas yang padat, sehingga berlaku untuk pemungutan suara di seluruh negeri," tambahnya.

Program ini selanjutnya dapat dikodekan untuk secara otomatis meluncurkan dan mematikan pemungutan suara. Lebih lanjut, pemilih dapat melihat jumlah suara sebelum dan sesudah memberikan suara, hanya agar mereka yakin suara mereka telah dihitung.

Omondi mengatakan bahwa ia telah mencoba mengirimkan teknologinya ke badan pengatur independen Kenya (IEBC) secara berulang tapi sejauh ini, upayanya telah mengecewakan. "Saya telah mendekati mereka dengan konsep beberapa kali tapi mereka hanya mengatakan itu adalah ide yang bagus dan diskusi berakhir di sana," kata dia.

Ini adalah perjalanan yang mengecilkan hati, memiliki teknologi yang bisa menyelesaikan masalah pemilihan Kenya tapi tidak mendapatkan perhatian. "Kami memiliki pikiran cemerlang yang dapat menghasilkan solusi luar biasa untuk masalah negara kami. Tidak perlu untuk sumber teknologi ini di luar negeri," ujar Omondi. "Orang-orang muda terdemotivasi oleh kurangnya kesempatan dan kurangnya jalan untuk mengekspresikan ide-ide mereka".

Dengan lebih banyak sumber daya dan kolaborasi dengan IEBC dan pakar TI lainnya, Omondi percaya, sistem ini dapat menghasilkan teknologi pemungutan suara yang efisien, nyaman, aman, dan lebih terjangkau. Serta dapat memecahkan masalah pemilihan sebelumnya seperti orang yang tidak dapat memilih karena mereka jauh dari tempat pemungutan suara.

"Saya percaya IEBC harus mulai mencari solusi untuk pemilihan umum berikutnya sekarang. Mereka harus memberi kaum muda kesempatan untuk membantu merumuskan solusi, mungkin melalui kompetisi. Mereka akan kagum," tutur Omomdi.

Terlepas dari tantangan yang dia hadapi, Omondi tetap tak kenal lelah dalam menyebarkan berita tentang teknologi. Dia berharap bahwa itu akan terwujud menjadi peluang untuk membantu IEBC memudahkan proses pemilihan. Juga berharap akan diberikan kesempatan untuk menggunakan teknologi dalam pemilihan skala kecil, seperti yang diawasi komisi untuk institusi.
STANDARDMEDIA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

1 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.


Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

8 hari lalu

Seorang wanita keluar dari tempat pemungutan suara di tempat pemungutan suara saat pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 10 April 2024. REUTERS/Kim Soo-hyeon
Aksi Mogok Dokter, Skandal Tas Dior hingga Daun Bawang: Riuh Pemilu Legislatif Korea Selatan

Sekitar 44 juta warga Korea Selatan akan memberikan suaranya dalam pemilu yang akan menentukan sisa masa kepemimpinan Presiden Yoon Suk yeol.


Presiden Cina Xi Jinping: Tak Ada yang Bisa Hentikan Reuni Keluarga dengan Taiwan

8 hari lalu

Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Taiwan Ma Ying-jeou (kanan) tersenyum saat memasuki kamar di Hotel Shangri-la tempat mereka akan bertemu, di Singapura 7 November 2015. REUTERS/Joseph Nair
Presiden Cina Xi Jinping: Tak Ada yang Bisa Hentikan Reuni Keluarga dengan Taiwan

Presiden Cina Xi Jinping mengatakan kepada mantan presiden Taiwan Ma Ying-jeou bahwa tidak ada yang dapat menghentikan reuni kedua sisi Selat Taiwan


Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

8 hari lalu

Seorang pria memeriksa surat suaranya di tempat pemungutan suara pada pemilihan parlemen ke-22 di Seoul, Korea Selatan, 10 April 2024. REUTERS/Kim Hong-ji
Oposisi Korea Selatan Diprediksi Menang dalam Pemilu Legislatif, Jadi Ganjalan untuk Presiden Yoon

Partai oposisi utama Korea Selatan dan sekutu-sekutunya diperkirakan akan memenangkan mayoritas dalam pemilihan legislatif


Intel Kanada Temukan Campur Tangan Cina dalam Dua Pemilu

9 hari lalu

Bendera AS dan Kanada berkibar di perbatasan Kanada-Amerika Serikat di Jembatan Kepulauan Seribu, yang tetap ditutup untuk lalu lintas yang tidak penting untuk memerangi penyebaran penyakit virus corona (Covid-19) di Lansdowne, Ontario, Kanada, 28 September , 2020. [REUTERS/Lars Hagberg/File Foto]
Intel Kanada Temukan Campur Tangan Cina dalam Dua Pemilu

Laporan Badan Intelijen Keamanan Kanada (CSIS) menemukan bahwa ada campur tangan Cina dalam dua pemilu terakhir di negara itu.


Enam Bulan Genosida Gaza, Warga Israel Berunjuk Rasa Menentang Netanyahu

12 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-pemerintah melancarkan demonstrasi berkepanjangan yang menyerukan pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengundurkan diri. REUTERS
Enam Bulan Genosida Gaza, Warga Israel Berunjuk Rasa Menentang Netanyahu

Ratusan ribu warga Israel memprotes PM Benjamin Netanyahu pada Sabtu ketika genosida Israel di Gaza mencapai setengah tahun


Sri Mulyani Sebut Tidak Ada Perbedaan Belanja Bansos 2024 dengan Tahun sebelumnya

13 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara buka bersama di Aula AA Maramis  Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa, 2 April 2024. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Sri Mulyani Sebut Tidak Ada Perbedaan Belanja Bansos 2024 dengan Tahun sebelumnya

Sri Mulyani mengatakan realisasi bansos Kemensos terbilang rendah pada periode Januari-Februari 2023.


Polri Terjunkan 1.640 Personel Amankan Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres di Gedung MK

13 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polri Terjunkan 1.640 Personel Amankan Sidang Lanjutan Sengketa Pilpres di Gedung MK

Polri menerjunkan 1.640 personel untuk mengamankan sidang lanjutan PHPU Presiden dan Wakil Presiden di Gedung MK.


Sri Mulyani Jamin Pemilu Tak Intervensi Penyusunan APBN 2024

14 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Jamin Pemilu Tak Intervensi Penyusunan APBN 2024

Sri Mulyani menyampaikan penetapan APBN 2024 telah dilakukan jauh sebelum Pilpres 2024 digelar.


Selain 4 Menteri Jokowi, MK Panggil DKPP dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Apa Tugas dan Wewenangnya?

15 hari lalu

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito (tengah) membacakan vonis terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari  terkait penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dalam sidang putusan di DKPP, Jakarta, Senin 5 Februari 2024. DKPP memvonis Hasyim Asy'ari dan enam komisioner KPU lainnya melanggar etik dan Hasyim diberi sanksi peringatan keras terakhir, sementara enam komisioner KPU lainnya mendapatkan peringatan karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman penyelenggara Pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Selain 4 Menteri Jokowi, MK Panggil DKPP dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024, Apa Tugas dan Wewenangnya?

Selain 4 menteri Jokowi, MK panggil pula Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Ini tugas dan wewenangnya