BPPT: e-KTP Bisa Dijadikan Alat Verifikasi Pemilu Elektronik

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan perekaman data e-KTP warga binaan saat berlangsungnya Rekam Cetak KTP elektronik Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Narkotika, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Program ini digelar dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 agar warga binaan tak kehilangan hak pilihnya. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Petugas melakukan perekaman data e-KTP warga binaan saat berlangsungnya Rekam Cetak KTP elektronik Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Narkotika, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019. Program ini digelar dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019 agar warga binaan tak kehilangan hak pilihnya. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia merupakan negara yang sudah sudah menerapkan KTP elektronik dengan NIK tunggal, sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk verifikasi pemilih di TPS dan penerapan teknologi pemilu elektronik (e-Pemilu) yang dikembangkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan lebih mudah.

    Baca: Hitung Suara Sampai Dini Hari, BPPT: Tak Terjadi dengan e-Pemilu

    "Yang lebih penting lagi adalah diverifikasi, di mana pemilih diverifikasi dan dicocokkan dengan sidik jari, apakah KTP elektronik yang dibawa sudah sesuai dengan orangnya," kata Kepala Program e-Pemilu BPPT Andrari Grahitandaru, kepada Tempo melalui pesan singkat, Kamis, 18 April 2019.

    Menurutnya, tidak mungkin pemilih datang ke TPS hanya membawa surat pemberitahuan/undangan saja tanpa diverifikasi. Juga tidak cukup hanya mengandalkan KPPS yang pasti sudah mengenal setiap pemilih yang hadir.

    Andrari melanjutkan bahwa dengan e-Pemilu, pemilih yang datang ke TPS hanya perlu melakukan scanning KTP untuk memverifikasi apakah masyarakat dan identitas pemilihnya sama. Hasilnya pun, kata Andrari, riil langsung diperoleh.

    "Terkapitulasi otomatis per kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi dan nasional. Sampai saat ini pemilu elektronik digunakan di pemilihan kepala desa, sudah sekitar 1.000 desa, di 18 kabupaten," kata Andrari. "Dan masyarakat merasakan kemudahan tersebut dalam memilih".

    Andrari menambahkan, bukti sah untuk mendukung sengketa sangat jelas, dan justru dengan e-Pemilu maka jejak audit jelas. "Sedangkan manual, jejak auditnya repot," lanjut Andrari.

    Untuk menerapkan e-Pemilu di Indonesia, Andrari berujar, harus ada aturannya dulu, harus ada di undang-undang dulu, lalu operasionalnya dalam bentuk Peraturan KPU. Menurutnya di Undang-Undang Pilkada sudah ada, tapi PKPU-nya belum ada.

    "Di RUU pemilu (untuk pileg dan pilpres 2019) sudah ada, tapi ketika disahkan jadi UU, pasal-pasal pemilu elektronik hilang semua," tutur Andrari.

    Sejak 2015, BPPT melakukan kegiatan alih teknologi ke PT INTI sebagai BUMN di bidang pengembangan telekomunikasi, elektronika dan konten. PT INTI diharapkan memahami dan dapat mendukung penyelenggaraan kepemiluan secara elektronik.

    Simak artikel menarik lainnya soal konsep pemilu elektronik dan BPPT hanya di kanal Tekno Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?