TEMPO.CO, Jakarta - Kubu pasangan Joko Widodo- Ma'aruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saling mengklaim menang Pilpres 2019 berdasarkan quick count. Hal itu tidak akan terjadi jika pemilihan menggunakan e-Pemilu.
Menurut Kepala Program e-Pemilu BPPT Andrari Grahitandaru dengan menggunakan e-Pemilu, hasil bisa langsung didapatkan. "Dengan e-Pemilu, hasilnya rill langsung diperoleh, dikirim langsung dari TPS," ujar Andrari kepada Tempo, Kamis, 18 April 2019.
BPPT: e-KTP Bisa Dijadikan Alat Verifikasi e-Pemilu
Dalam hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi-Ma'ruf Amin, berhasil memenangkan pemilihan presiden 2019 mengalahkan pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dengan selisih sekitar 9 persen.
Merujuk hasil hitung cepat Indo Barometer, dengan total suara masuk 97,33 persen, pasangan Jokowi-Ma'ruf mampu meraih 54,52 persen. Sementara Prabowo-Sandiaga 45,48 persen.
"Dengan menggunakan e-Pemilu, hasil akan terkapitulasi otomatis per kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi dan nasional," kata Andrari. "Sampai saat ini e-Pemilu digunakan di pemilihan kepala desa, sudah sekitar 1000 desa, di 18 kabupaten. Dan masyarakat merasakan kemudahan tersebut dalam memilih".
Namun, penerapan e-Pemilu di Indonesia terkendala oleh aturan. Andrani melanjutkan bahwa, untuk penerapan e-Pemilu, aturannya harus masuk ke dalam undang-undang dulu, kemudian operasionalnya dalam bentuk Peraturan KPU.
"Di Undang-Undang Pilkada sudah ada, tapi PKPU-nya belum ada. Di RUU pemilu (untuk pileg dan pilpres 2019) sudah ada, tapi ketika disahkan jadi UU, pasal-pasal pemilu elektronik hilang semua," tutur Andrari.
Berita lain tentang Pilpres dan e-Pemilu bisa Anda simak di TEMPO.CO.
