Google Vs Huawei: Tak Bisa Gunakan OS Android, Ini Langkah Huawei

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Google Vs Huawei

    Google Vs Huawei

    TEMPO.CO, Jakarta - Buntut perang dagang AS - Cina berdampak pada hubungan Google Vs Huawei. Google  memutuskan menangguhkan bisnisnya dengan Huawei, termasuk larangan penggunaan sistem operasi Android, kecuali yang tersedia untuk umum melalui lisensi terbuka.

    Baca juga: Perang Dagang AS-Cina Merembet ke Google Vs Huawei, Ini Dampaknya

    "Huawei hanya akan dapat menggunakan Android versi publik dan tidak akan bisa mendapatkan akses ke aplikasi dan layanan eksklusif dari Google," kata sumber Reuters di Google, Minggu, 19 Mei 2019. 

    Sebuah pukulan bagi Perusahaan teknologi Cina setelah Pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump telah memasukkan Huawei dalam "daftar hitam" (blacklist) di seluruh dunia.

    Langkah tersebut dapat membuat bisnis ponsel Huawei goyah di luar Cina karena raksasa teknologi itu akan segera kehilangan akses ke pembaruan sistem operasi Google Android. Versi ponsel pintar Android Huawei berikutnya juga akan kehilangan akses ke layanan populer termasuk Google Play Store dan aplikasi Gmail dan YouTube.

    Pemerintahan Trump pada Kamis (16/5) memasukkan Huawei Technologies Co Ltd ke daftar hitam perdagangan, yang akan mempersulit perusahaan itu untuk melakukan bisnis dengan mitra di AS.

    Pada Jumat, Departemen Perdagangan AS mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengurangi pembatasan pada Huawei guna “mencegah gangguan operasi dan peralatan jaringan yang ada.” Namun tidak segera jelas apakah akses Huawei ke perangkat lunak seluler akan terpengaruh.

    Pakar chip mempertanyakan kemampuan Huawei untuk terus beroperasi tanpa bantuan AS, dalam hal ini Google.

    Rincian layanan spesifik yang terkena penangguhan itu masih dibahas secara internal di Google, menurut sumber itu. Pengacara Huawei juga mempelajari dampak dari daftar hitam itu, kata seorang juru bicara Huawei.

    Huawei akan terus memiliki akses ke versi sistem operasi Android yang tersedia melalui lisensi "open source" yang dikenal sebagai Android Open Source Project (AOSP). Aplikasi itu tersedia secara gratis bagi siapa saja yang ingin menggunakannya. Ada sekitar 2,5 miliar perangkat Android aktif di seluruh dunia, menurut Google.

    Tetapi Google akan berhenti memberi Huawei akses, dukungan teknis, dan kolaborasi yang melibatkan aplikasi dan layanan eksklusifnya ke depan, kata sumber itu.

    Huawei mengatakan telah menghabiskan beberapa tahun terakhir untuk menyiapkan rencana darurat dengan mengembangkan teknologinya sendiri seandainya diblokir dari penggunaan Android. Beberapa teknologi ini sudah digunakan dalam produk yang dijual di Cina, kata perusahaan itu.

    Dalam sebuah wawancara dengan Reuters pada Maret 2019, Eric Xu, Ketua Huawei, mengatakan, "Apa pun yang terjadi, komunitas Android tidak memiliki hak hukum untuk memblokir perusahaan mana pun dari mengakses lisensi sumber terbuka".

    Aplikasi Google populer seperti Gmail, YouTube dan browser Chrome yang tersedia melalui Google Play Store akan menghilang dari handset Huawei di masa depan karena layanan tersebut tidak dicakup oleh lisensi open source dan memerlukan perjanjian komersial dengan Google.

    Tetapi pengguna perangkat Huawei yang ada yang memiliki akses ke Google Play Store akan tetap dapat mengunduh pembaruan aplikasi yang disediakan oleh Google.

    Dampak keputusan Google itu memang tidak besar di pasar Cina, karena sebagian besar aplikasi seluler Google dilarang di Cina, di mana alternatif ditawarkan oleh pesaing domestik seperti Tencent dan Baidu. Namun bisnis Huawei di Eropa sebagai pasar terbesar kedua bakal terpukul.

    "Memiliki aplikasi tersebut sangat penting bagi pembuat ponsel cerdas agar tetap kompetitif di kawasan seperti Eropa," kata Wakil Presiden Penelitian di CCS Insight, Geoff Blaber.

    Berita lain tentang Google Vs Huawei dapat Anda simak di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.