TEMPO.CO, Jakarta - Pakar keamanan siber Dr. Pratama Persadha menilai pemblokiran fitur media sosial seperti WhatsApp, Facebook dan Instagram untuk mencegah beredarnya hoax belum sepenuhnya efektif, karena masyarakat mulai memakai virtual private network (VPN).
Baca juga: VPN Bisa Buka Blokir WhatsApp, Simak Dampak Negatifnya
"Kita patut menunggu seberapa besar efektifnya pembatasan di Tanah Air. Upaya menghambat konten provokasi memang harus dimulai dari media penyebarannya," kata dosen Etnografi Dunia Maya pada Program Studi S-2 Antropologi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini kepada Antara, Kamis, 23 Mei 2019.
Menurut Pratama, di Sri Langka pada tahun lalu juga diterapkan pemblokiran ke medsos karena ada kerusuhan. "Namun, trafik ke media sosial di sana hanya turun 50 persen setelah diblokir karena netizen Sri Langka berbondong memakai VPN," katanya.
Karena itu, menurut dia, setelah kondisi stabil pemerintah harus menggalakkan edukasi internet sehat sehingga masyarakat minimal bisa menghalau konten negatif maupun membuat tandingan serta jawaban dari munculnya konten provokasi yang berbahaya.
Pratama juga mengatakan, pembatasan ini sebaiknya tidak berlangsung lama karena banyak pedagang berbasis daring (online) sangat mengandalkan WA, FB, dan IG.
Tidak semua dari mereka memakai VPN, apalagi roda gerak ekonomi yang berlangsung lewat ketiga platform itu tidak sedikit.
"Bayangkan saja iklan FB ads dan IG ads tidak bisa dilihat oleh para netizen, jelas banyak yang akan merugi," kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC) ini.
Namun ia mengatakan, saat ini langkah pemerintah membatasi akses media sosial (medsos) dalam situasi kaos (chaos) guna mencegah konten provokasi terkait dengan aksi 22 Mei di sejumlah daerah sudah tepat.
Berita lain tentang VPN dan WhatsApp bisa Anda ikuti di Tempo.co.
