Cara Mudah Memilih VPN yang Aman

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aplikasi VPN gratis dan tak berbatas untuk Iphone dan Ipad. Foto: Opera

    Aplikasi VPN gratis dan tak berbatas untuk Iphone dan Ipad. Foto: Opera

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat digital, Lucky Sebastian, mengatakan bukan hal yang mudah untuk mendapatkan layanan virtual private network (VPN) yang aman dan terjamin, setelah adanya pembatasan koneksi media sosial seperti WhatsApp dan Facebook oleh pemerintah.

    Baca: Ramai-ramai Gunakan VPN, Perhatikan Hal Ini

    Baca: VPN Bisa Buka Blokir WhatsApp, Simak Dampak Negatifnya

    “Ini yang agak sulit memilihnya. Harus banyak baca review orang atau badan yang berkompeten dengan keamanan data dan  mencoba menelusuri layanan-layanan tersebut,” ujar Lucky kepada Tempo, Kamis, 23 Mei 2019.

    Namun demikian, menurutnya, ada cara memilih layanan VPN terjamin yang paling mudah, yaitu dengan memilih VPN yang berbayar. “Setidaknya dari sisi bisnis mereka dapat biaya dari uang yang kita bayarkan,” ujarnya.

    Lucky mengatakan dirinya sempat mencoba menelusuri VPN gratisan yang banyak digunakan orang. “Sebagian besar layanan VPN gratisan itu milik Cina dan ditengarai mungkin trade-off dengan mengumpulkan kebiasaan kita sebagai data,” ujarnya.

    Lucky mengambahkan, bahwa meski website yang pengguna tuju tidak bisa "melihat" koneksi pengguna dari mana saat menggunakan VPN, misal pengguna di Indonesia, akan terbaca dari Singapura atau Amerika, tetapi penyedia layanan VPN bisa melihat pengguna berasal dari mana.

    “Kemudian apa saja yang kita lakukan saat terkoneksi dengan VPN, website jenis apa yang sering kita kunjungi, kebiasaan-kebiasaan apa di internet yang kita lakukan, dan lain-lain, ini adalah data berharga untuk mereka. Data ini bisa diolah sedemikian rupa, dan mungkin dijual ke berbagai perusahaan yang membutuhkan,” ujar Lucky.


  • VPN
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.