Setelah Ditalak Android, Huawei Kini Dilarang Pakai SD Card

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Logo Huawei

    Logo Huawei

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah perselisihannya dengan Google yang membuat lisensi Android diputus, Huawei kini tidak akan lagi dapat dukungan SD atau microSD resmi di perangkatnya, termasuk ponsel dan laptop. Hal itu terjadi setelah Huawei dikeluarkan dari keanggotaan SD Association, kelompok dagang yang bertanggung jawab untuk menstandardisasi kartu SD dan microSD.

    Baca juga: Microsoft Hapus Daftar Laptop Huawei dari Toko Online-nya

    Laman Engadget, Jumat, 24 Mei 2019, melaporkan bahwa Asosiasi SD mengonfirmasi bahwa Huawei dikeluarkan dari grup perdagangan untuk mematuhi permintaan terbaru dari Departemen Perdagangan Amerika Serikat. 

    Pekan lalu,  pemerintah AS menempatkan Huawei dan 70 perusahaan afiliasinya pada daftar entitasnya, sebuah keputusan yang menandakan Huawei dianggap merusak kepentingan Amerika.

    Perintah  yang ditandatangani oleh Presiden Trump melarang penjualan dan penggunaan peralatan telekomunikasi dari Huawei, karena menimbulkan risiko terhadap keamanan nasional.

    Huawei mengatakan kepada Android Authority bahwa pelanggannya akan dapat terus membeli dan menggunakan kartu SD dan microSD di produk yang sudah beredar saat ini. Tidak jelas bagaimana keputusan Asosiasi SD akan mempengaruhi ponsel dan perangkat masa depan perusahaan, tapi Huawei  sejak beberapa waktu lalu telah mempersiapkan diri dengan menghadirkan Nano Memori Card.

    Dikeluarkan dari SD Association tentu menjadi pukulan telak bagi Huawei, tapi ini relatif kecil dibanding tamparan yang diterima dalam seminggu terakhir. Google menangguhkan dukungan Android untuk ponsel dan pembuat chip Intel, Qualcomm  dan  AMD telah memutuskan pasokan ke mereka.

    ENGADGET | ANDROIDAUTHORITY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.