Microsoft Keluarkan Peringatan Pembaruan Windows 10

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Windows 10. forbes.com

    Windows 10. forbes.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Pembaruan Windows 10 untuk meningkatkan sistem keamanan akhirnya diluncurkan. Laman Forbes, akhir pekan lalu, menjelaskan bahwa peringatan itu datang setelah adanya ancaman dari SandboxEscaper, yang menemukan banyak celah di pembaruan keamanan Microsoft CVE-2019-0841.

    Baca juga: Pembaruan Windows 10 Merusak Windows Media Player

    Microsoft telah memposting peringatan pada 7 Juni 2019 dan telah mencoba tiga perbaikan sejauh ini. Sedangkan SandboxEscaper telah merilis yang keempat dan berjanji akan melakukan eksploitasi lebih lanjut. Hasilnya adalah pengguna Windows 10 harus waspada.

    Laman ZDNet melaporkan, periset keamanan Nabeel Ahmed menyatakan bahwa SandboxEscaper telah menemukan cara untuk memberikan siapa pun dengan akses ke izin mesin Windows 10 dan Server 2019 yang menghasilkan Kontrol penuh.

    ZDNet juga mencatat bahwa Microsoft pasti tidak akan punya cukup waktu untuk memperbaikinya, selama beberapa hari dan kemudian SandboxEscaper akan menerbitkan yang lain.

    Microsoft juga berjanji untuk memberi pengguna Windows 10 lebih banyak kontrol, kualitas dan transparansi atas pembaruan perangkat lunak. Namun, hasil akhirnya patut dibaca, karena tidak seperti yang diharapkan, dan ada sedikit manfaat di Microsoft dengan memberikan pembaruan yang stabil (seperti CVE-2019-0841) jika penuh celah.

    Setidaknya eksploit terbaru ini mengharuskan seseorang untuk memiliki akses ke komputer pengguna tidak seperti pembaruan Windows 10 lainnya di tahun lalu yang telah menghapus data pribadi pengguna. Hal ini membuat Windows 10 menurunkan versi, merusak pembaruan aplikasi, melumpuhkan kinerja game atau membuat browser Chromium hingga 4 kali lebih lambat.

    FORBES | ZDNET 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.