Prodi Perkerisan ISI Solo: Satu-satunya di Dunia, Sepi Peminat

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Rektorat ISI Solo (TEMPO/AHMAD RAFIQ)

    Gedung Rektorat ISI Solo (TEMPO/AHMAD RAFIQ)

    TEMPO.CO, Solo - Program Studi Perkerisan di Institut Seni Indonesia (ISI Solo) menyediakan 25 kursi untuk mahasiswa baru tahun ini. Program studi tersebut hanya ada satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia.

    Wakil Rektor I ISI Solo, I Nyoman Sukerna mengatakan program studi tersebut telah dibuka sejak lima tahun silam. "Bahkan telah meluluskan beberapa mahasiswanya," katanya saat ditemui, Jumat 14 Juni 2019.

    Menurutnya, program studi tersebut hanya ada satu-satunya di Indonesia. "Bahkan di dunia," katanya. Meski merupakan salah satu program studi langka, ISI Solo hanya menyediakan 25 kursi untuk mahasiswa baru.

    Sebagai program baru, prodi perkerisan di kampus tersebut memang belum memiliki banyak peminat. Bahkan, kapasitas yang hanya segelintir itu tidak pernah terisi penuh. "Setiap tahun rata-rata hanya ada delapan mahasiswa yang masuk," katanya.

    Bagi lulusan Sekolah Menengah Atas yang memiliki minat di bidang pelestarian budaya, program studi ini bisa menjadi salah satu pilihan. "Peluang untuk diterima sangat besar," kata Nyoman.

    Bagi ISI Solo, keberadaan program studi tersebut memang cukup penting. Selama ini belum ada lembaga pendidikan formal yang mempelajari masalah perkerisan. Padahal, keris merupakan salah satu peninggalan budaya yang dianggap cukup penting.

    Di sisi lain, pembukaan program studi tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan UNESCO terhadap keris sebagai warisan budaya dunia asal Indonesia. "Program studi ini akan kami pertahankan meski peminatnya terbatas," kata Wakil Rektor I ISI Solo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.