Dosen UGM Kritik Sistem Zonasi PPDB, Ini Suratnya ke Jokowi

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah siswa dan orang tua murid antre saat akan mengikuti seleksi PPDB di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Selasa, 18 Juni 2019. Sistem PPDB Jawa Barat dibagi berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen. ANTARA/Yulius Satria Wijaya/

    Sejumlah siswa dan orang tua murid antre saat akan mengikuti seleksi PPDB di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Selasa, 18 Juni 2019. Sistem PPDB Jawa Barat dibagi berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen. ANTARA/Yulius Satria Wijaya/

    TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Bagas Pujilaksono Widyakanigara, resah dengan PPDB  atau Penerimaan Peserta Didik Baru. Ia menilai pemerintah gagal total  dalam penerapan PPDB dengan sistem zonasi ini

    Baca: PPDB Berbasis Zonasi, Warganet: Buat Apa Ada UN?

    “Kekacauan di berbagai daerah termasuk di Yogyakarta dan protes dari banyak orang tua murid mestinya jadi bahan pertimbangan serius Kemendikbud,” kata Bagas, Selasa, 18 Juni 2019.

    Bagas pun menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo soal sistem zonasi tersebut. Berikut ini surat lengkap Bagas 

    Kepada Yth, Presiden Republik Indonesia di Jakarta

    Hal: Metoda Zonasi Gagal Total

    Dengan hormat,

    Ini yang kedua kalinya saya menulis kritik tentang metoda zonasi dalam penerimaan murid baru di tingkat SMP dan SMA/SMK. Tahun kemarin sudah saya kritik secara keras.

    Kekacauan di berbagai daerah termasuk di Jogjakarta dan protes dari banyak orang tua murid mustinya jadi bahan pertimbangan serius Kemendikbud. 

    Metoda zonasi adalah metoda salah urus yang menjungkir-balikkan proses persaingan terbuka dan merampas kebebasan anak untuk memilih sekolah sesuai cita-citanya.  Ini sangat tidak mendidik dan tidak bermutu. 

    Yang terjadi,  hanya gara-gara rumahnya dekat dengan sekolah negeri favorit,  dengan nilai UN super jelek,  bisa diterima. Sedang calon murid yang nilai UN-nya super tinggi,  karena rumahnya jauh dari sekolah, tidak bisa diterima. 

    Metoda zonasi ini super konyol.  Mohon bapak Presiden memerintahkan Mendikbud untuk tidak ngotot menerapkan sistem zonasi dan segera menghentikannya.

    Lambat atau cepat, dengan diberlakukannya sistem zonasi, kualitas sekolah akan menurun. Itu sudah pasti!

    Kita semua sepakat,  nilai UN adalah gambaran prestasi anak.  Maka, kita seleksi calon murid berdasar nilai UN. 

    Seleksi terbuka dan fair! Bagi calon murid yang tidak bisa ditampung di sekolah negeri,  pemerintah harus menyalurkan mereka ke sekolah swasta sesuai pilihannya dengan membebaskan biaya administrasi,  terutama bagi calon murid dari keluarga yang kurang mampu.

    Masalahnya teramat sederhana,  mengapa harus dibikin ruwet dengan mengorbankan anak didik. 

    Sekali lagi saya memohon agar sistem zonasi ini segera dihentikan. 

    Terimakasih. 

    Yogyakarta, 2019-06-14

    Hormat saya, 

    (BP.  Widyakanigara)

    Berita lain tentang PPDB dan sistem zonasi bisa Anda ikuti di Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kasus Kartel Harga Tiket Pesawat Siap Disidangkan

    Komisi Pengawas Persaingan Usaha menduga mahalnya harga tiket pesawat disebabkan pasar oligopolistik. Citilink dan Lion Air diduga terlibat.