Sistem Zonasi PPDB Dikritik, Ini Kata Mendikbud

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

Orangtua dan calon siswa mengantre saat pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tingkat SMA-SMK di SMAN 2 Bandung, Jawa Barat, Senin, 17 Juni 2019. Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Jawa Barat periode 2019/2020 sebanyak 281.950 kursi dan pendaftarannya dimulai serentak 17 Juni hingga 22 Juni 2019. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan kebijakan zonasi dalam  PPDB yang diterapkan sejak 2016 menjadi pendekatan untuk mewujudkan pemerataan akses pada layanan dan kualitas pendidikan.

Baca juga: Dosen UGM Kritik Sistem Zonasi PPDB, Ini Suratnya ke Jokowi

Dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Selasa,  18 Juni 2019, Mendikbud meminta pemerintah daerah dapat turut memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebijakan zonasi tidak hanya digunakan untuk penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Sistem zonasi dalam PPDB banyak mendapat kritik, yang menilai cara ini tidak adil untuk murid dengan nilai Ujian Nasional tinggi namun beralamat jauh dari sekolah.

Mendikbud menegaskan bahwa pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB, tetapi juga untuk membenahi berbagai standar nasional pendidikan.

"Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran peserta didik, kemudian kualitas sarana prasarana. Semuanya nanti akan ditangani berbasis zonasi," kata dia.

Penerapan sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas sehingga diharapkan dapat mengatasi persoalan ketimpangan di masyarakat, katanya.

Redistribusi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan juga akan menggunakan pendekatan zonasi. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Menurut Mendikbud, setiap sekolah harus mendapatkan guru-guru dengan kualitas yang sama baiknya. Rotasi guru di dalam zona menjadi keniscayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang.

"Pemerataan guru diprioritaskan di dalam setiap zona itu. Apabila ternyata masih ada kekurangan, guru akan dirotasi antarzona. Rotasi guru antarkabupaten/kota baru dilakukan jika penyebaran guru benar-benar tidak imbang dan tidak ada guru dari dalam kabupaten itu yang tersedia untuk dirotasi," katanya.

Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), Mendikbud telah menerbitkan edaran bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait implementasi PPDB sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018.

Penerapan PPDB yang menyimpang dari Permendikbud, katanya, tidak dibenarkan. Sanksi akan diberikan sesuai peraturan yang berlaku, seperti teguran tertulis sampai dengan penyesuaian alokasi atau penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBN. 

Berita lain tentang PPDB dan sistem zonasi bisa Anda ikuti di Tempo.co.






Tiga Rencana Nadiem Makarim untuk Pengangkatan Guru PPPK Tahun Depan

3 Desember 2022

Tiga Rencana Nadiem Makarim untuk Pengangkatan Guru PPPK Tahun Depan

Nadiem Makarim menyampaikan tiga rencana kebijakan untuk pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)


PSI Minta Dinas Pendidikan DKI Hapus Syarat PIP Dalam PPDB Bersama

16 November 2022

PSI Minta Dinas Pendidikan DKI Hapus Syarat PIP Dalam PPDB Bersama

Dinas Pendidikan DKI memperluas cakupan kolaborasi program PPDB Jakarta dengan sekolah swasta.


Datangi MTsN 19 Jakarta, Nadiem Makarim Beri Bantuan Buku

7 Oktober 2022

Datangi MTsN 19 Jakarta, Nadiem Makarim Beri Bantuan Buku

Kedatangan Nadiem Makarim untuk menunjukan perhatian kepada murid-murid meskipun MTsN 19 Jakarta ada dalam naungan Kemenag


Rektor Unila Bukan yang Pertama, Ini Sederet Kasus Jual Beli Bangku di Dunia Pendidikan

30 Agustus 2022

Rektor Unila Bukan yang Pertama, Ini Sederet Kasus Jual Beli Bangku di Dunia Pendidikan

Praktek jual beli bangku di dunia pendidikan Indonesia sudah lama dan marak terjadi. Terakhir Rektor Unila pun kena OTT untuk kasus serupa.


Beredar Surat Sakti Anggota DPRD Banten Masukkan Nama Calon Siswa ke SMA Favorit di Tangsel

18 Juli 2022

Beredar Surat Sakti Anggota DPRD Banten Masukkan Nama Calon Siswa ke SMA Favorit di Tangsel

Surat sakti anggota DPRD Banten beredar yang berisi nama calon siswa agar diterima di SMA favorit di Tangsel. Dibantah anggota DPRD.


Pemkot Solo Bakal Gabungkan SD yang Minim Siswa

13 Juli 2022

Pemkot Solo Bakal Gabungkan SD yang Minim Siswa

Supaya efisisen, Pemerintah Kota Solo berencana untuk menggabungkan sekolah dasar yang siswanya minim.


Semangat Azzam Jadi Satu-satunya Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo

12 Juli 2022

Semangat Azzam Jadi Satu-satunya Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo

Azzam menjadi satu-satunya siswa kelas I di SD Sriwedari 197 Solo dari hasil PPDB zonasi. Meski hanya sendiri di kelas, dia tetap semangat belajar


Hanya Ada 1 Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo dari PPDB Zonasi

11 Juli 2022

Hanya Ada 1 Siswa Baru di SD Sriwedari 197 Solo dari PPDB Zonasi

Sejumlah SD di Kota Solo diketahui masih kekurangan siswa baru lewat sistem PPDB zonasi. Meski begitu, kegiatan belajar tetap berjalan.


PPDB 2022, Sekda Depok: Tak Lulus Negeri, Ada Bantuan Masuk Swasta

3 Juli 2022

PPDB 2022, Sekda Depok: Tak Lulus Negeri, Ada Bantuan Masuk Swasta

PPDB 2022 yang masih berlangsung menimbulkan persaingan ketat demi bisa masuk sekolah negeri


Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),