Pemerintah Tak Ingin Terburu-Buru Kembangkan Jaringan 5G

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi 5G. REUTERS

    Ilustrasi 5G. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tidak akan terburu-buru dalam menyelenggarakan frekuensi jaringan 5G di Indonesia.

    "Kami akan mkominfoelakukannya hanya pada saat yang tepat," kata Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika  Kemkominfo, Ismail, seusai pembukaan Pertemuan Ke-25 "Asia Pacific Telecomunity (APT) Wireless Group" yang akan berlangsung di Tangerang, Banten, Senin, 1 Juli 2019.

    Menurut dia, jangan sampai penyelenggaraan jaringan 5G ini dilakukan terlalu cepat karena teknologi tersebut di dunia juga masih dalam tahap pengembangan.

    "Tetapi kami juga tidak akan terlalu lama agar Indonesia tidak tertinggal dengan negara lain dalam penerapannya (jaringan 5G)," kata  Ismail.

    Dia mengatakan pemerintah akan menetapkan frekuensi 5G setidaknya setelah Konferensi Komunikasi Radio Dunia (WRC) yang dijadwalkan berlangsung di Mesir pada Oktober 2019.

    Pada tahun ini juga, kata Ismail, pemerintah bersama sejumlah komunitas, termasuk perusahaan operator akan membentuk kelompok kerja khusus untuk mempersiapkan layanan jaringan 5G ini.

    "Kelompok kerja tersebut termasuk membahas aspek ekonomi dalam penerapan frekuensi 5G," kata dia.

    Maksudnya, lanjut Ismail, bagaimana model bisnis terbaik yang bisa diterapkan oleh operator dalam melayani masyarakat dengan teknologi 5G ini.

    Saat ditanya Indonesia akan memilih ekosistem 5G atau 4,5G yang berkembang di dunia saat ini, Ismail menegaskan Indonesia akan ikuti ekosistem yang terbaik yaitu 5G.

    "Dengan memilih ekosistem 5G ini, biaya investasi dari operator untuk pengembangan layanan 5G akan lebih efisien," kata Ismail.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.