TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menolak pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang dilakukan dengan e-voting atau pemungutan suara secara elektronik, karena dianggap lebih mahal dibandingkan pilkades manual.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menanggapinya dengan menyatakan bahwa perubahan Pilkades dari manual ke elektronik tidak bisa dibandingkan dari sisi harga saja.
"Sistem elektronik membutuhkan investasi awal yang cukup besar, sementara pilkades manual adalah pembiayaan sekali dan habis, tidak meninggalkan aset," kata Kepala Program e-Pemilu BPPT Andrari Grahitandaru kepada Tempo melalui pesan pendek, Jumat, 26 Juli 2019.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata di Batang, Kamis, 25 Juli 2019, mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan studi banding ke Pemkab Pemalang yang menggunakan sistem e-voting pilkades.
"Ternyata sistem itu justru menambah biaya yang cukup tinggi dan dinilai kurang manfaatnya. Sebanyak 206 desa akan melaksanakan pilkades dengan sistem manual pada 13 September 2019. Kita telah menyiapkan anggaran Rp9,2 miliar," ujar Agung kepada ANTARA. Tidak dijelaskan berapa anggarannya jika menggunakan e-voting.
Andrari menjelaskan bahwa teknologi e-voting yang digagas BPPT menggunakan open system, di mana perangkat yang sudah diinvestasikan dapat digunakan untuk kebutuhan perkantoran dan administrasi lainnya. Selain itu, pelaksanaan pilkades elektronik juga dapat memanfaatkan perangkat-perangkat yang sudah ada.
Menurut Andrari, perlu perubahan bisnis dalam sistem penyelenggaraan pilkades elektronik, antara lain dengan bersinergi dengan semua organisasi perangkat daerah (OPD).
"Terutama dinas PMD, Kominfo, Dukcapil, Kesbangpol dan OPD lainnya, sehingga terjadi perubahan proses pembaharuan dari sistem pilkades manual ke elektronik yang terjaga keberlanjutannya," tutur Andrari. "Karena pilkades adalah suatu kegiatan yang rutin dilakukan dari waktu ke waktu."
