Pemerintah Perlambat Internet di Papua untuk Redam Hoaks

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pohon tumbang menutupi jalan pascakerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. ANTARA

    Pohon tumbang menutupi jalan pascakerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta -  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memberlakukan perlambatan akses Internet (throttling) untuk menghambat meluasnya hoaks setelah kerusuhan terjadi di beberapa titik di wilayah Papua dan Papua Barat, Senin, 19 Agustus 2019.

    "Kementerian Kominfo telah melakukan pelambatan akses atau bandwidth di beberapa wilayah yang terjadi aksi massa di Papua, pada Senin (19/8), seperti Manokwari, Jayapura, dan beberapa tempat lain," kata pelaksana tugas Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, dalam keterangan resmi yang diterima Antara di Jakarta, Senin.

    Perlambatan akses dan bandwidth di Papua itu dilakukan secara bertahap mulai pukul 13.00 WIT. Mulai pukul 20.30 WIT, akses Internet di sejumlah wilayah Papua mulai pulih menyusul kondisi yang semakin kondusif.

    "Tujuan throttling adalah untuk mencegah penyebaran hoaks yang luas dan memicu aksi," kata Ferdinandus.

    Kominfo, lanjut Ferdinandus, menemukan dua informasi hoaks yang menyebar terkait kerusuhan di beberapa wilayah di Papua yaitu hoaks berupa foto warga Papua yang tewas akibat dipukul aparat di Surabaya dan informasi hoaks yang menyebutkan Polres Surabaya menculik dua orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.

    Kominfo meminta warganet untuk tidak menyebarkan hoaks, disinformasi, maupun ujaran kebencian yang mengandung SARA.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.