TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia mengusulkan dua geopark nasional yakni Belitung dan Toba menjadi bagian geopark dunia di bawah Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) dibahas pada pertemuan Asia Pacific Geoparks Network (APGN) 2019 yang diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 30 Agustus sampai 6 September 2019.
"Ada dua geopark nasional yang kita usulkan dibahas dalam pertemuan APGN di Lombok, yaitu Belitung dan Toba," kata Kepala Bidang Jejaring Inovasi Maritim Kemenkomaritim sekaligus Sekretaris Komite Geopark Nasional Indonesia, Anton Setyo Nugroho di Mataram, Kamis, 22 Agustus 2019.
Ia mengatakan, peluang Belitung dan Toba menjadi geopark dunia di bawah UNESCO di dalam pertemuan APGN di Lombok cukup besar. Hanya saja, penentuan lolos dan tidaknya Belitung dan Toba akan diputuskan pada pertemuan UNESCO Global Geopark Network (UGGN) di Paris pada April 2020.
Menurutnya, Indonesia sendiri saat ini sudah memiliki empat geopark dunia, yakni Geopark Batur di Bali, Geopark Rinjani di Lombok, NTB. Kemudian, Geopark Sewu di Yogyakarta dan Geopark Ciletuh di Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
belitun
Pantai Pandan berada di Desa Tanjung Kelumpamg Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur. (Instagram @visitbeltim.
Selain itu, Indonesia juga sudah memiliki 15 geopark nasional, termasuk Belitung dan Toba yang saat ini tengah diusulkan menjadi geopark dunia di pertemuan APGN di Lombok.
"Kalau Belitung dan Toba lolos, kita mempunyai enam geopark dunia," katanya.
Ia mengemukakan jika melihat secara potensi wilayah, terdapat 110 daerah di Indonesia yang bisa dikembangkan menjadi geopark. Hanya saja hal tersebut perlu membutuhkan waktu. Namun, jika membandingkan dengan Cina jumlah geopark Indonesia kalah jauh.
"Cina itu ada 39 geopark berstatus UNESCO Global Geopark dan 220 geopark nasional. Tapi kita bisa bangga menjadi satu-satunya negara yang mengeluarkan Perpres tentang pengembangan geopark. Yakni, Perpres nomor 9 tahun 2019 yang mengatur tata kelola geopark nasional, kelembagaan, dan anggaran," katanya.
Ia berharap dengan adanya Perpres tersebut semakin memacu daerah di Indonesia untuk mengembangkan atau pun mengusulkan wilayahnya menjadi geopark nasional maupun geopark dunia.
"Dengan adanya Perpres itu, daerah bisa membuat lembaga pengelola geopark. Di mana kepengurusannya bisa melalui keputusan gubernur maupun bupati," katanya.
Ia menyatakan pertemuan APGN di Lombok, NTB digelar setiap dua tahun sekali yang akan dihadiri para ahli geologi, ahli gempa, ahli mitigasi dan lainnya dari kawasan Asia Fasifik.
Selain itu, kata dia, terlaksananya kegiatan itu akan mempromosikan NTB tapi juga Indonesia. Terlebih lagi di dalam visi misi Indonesia menjadi geopark sebagai prioritas pembangunan di tanah air.
