Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Musnahnya Dinosaurus, Virus Joker

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Chicxulub, Meskiko, adalah tapak raksasa selebar 180 km akibat hantaman metorit berukuran 10 km. (orangesmile.com)

    Chicxulub, Meskiko, adalah tapak raksasa selebar 180 km akibat hantaman metorit berukuran 10 km. (orangesmile.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Top 3 Tekno berita hari ini dimulai dari topik tentang musnahnya dinosaurus. Para ilmuwan telah mengungkapkan apa yang terjadi pada hari punahnya dinosaurus, yaitu jatuhnya asteroid ke Bumi.

    Selain itu, hasil analisis spasial tumpang susun perizinan di wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi XV oleh Yayasan Madani Berkelanjutan menemukan 1.001.474,07 hektare perkebunan sawit milik 724 perusahaan yang berada di dalam Hutan Primer dan Lahan Gambut yang tersebar di 24 propinsi.

    Juga, sebuah laporan dari analis malware Aleksejs Kuprins mengungkap virus trojan berjudul "the Joker" pekan lalu ditemukan di 24 aplikasi Google Play Store.

    Berikut tiga berita terpopuler di kanal Tekno:

    1. Peneliti Ungkap Sehari Setelah Asteroid Musnahkan Dinosaurus

    Chicxulub, Meskiko, adalah tapak raksasa selebar 180 km akibat hantaman metorit berukuran 10 km. (orangesmile.com)

    Para ilmuwan telah mengungkapkan apa yang terjadi pada hari punahnya dinosaurus, yaitu jatuhnya asteroid ke Bumi. Sebuah studi baru telah mengungkap dampak setelah asteroid memusnahkan 75 persen kehidupan di planet ini.

    Para ilmuwan menganalisis bebatuan yang memenuhi kawah tumbukan raksasa yang ditinggalkan oleh batuan angkasa yang membuat kiamat bagi dinosaurus saat itu. Sebuah tumbukan menyebabkan ledakan setara dengan 10 miliar bom nuklir yang menghancurkan Hiroshima dalam Perang Dunia II.

    Sebuah studi baru dipimpin oleh University of Texas di Austin telah mengungkapkan bahwa ratusan jejak batu memenuhi kawah di Ground Zero di Semenanjung Yucatan dalam 24 jam pertama setelah tumbukan.

    2. Madani Temukan 1 Juta Ha Sawit di Hutan Alam Primer, Lahan Gambut

    kelapa Sawit

    Hasil analisis spasial tumpang susun perizinan di wilayah Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Revisi XV oleh Yayasan Madani Berkelanjutan menemukan 1.001.474,07 hektare perkebunan sawit milik 724 perusahaan yang berada di dalam Hutan Primer dan Lahan Gambut yang tersebar di 24 propinsi.

    Ada 384 perusahaan dengan total luasan 540.822 hektare berada di lahan gambut, 102 perusahaan dengan total luasan 237.928 hektare berada di hutan primer, dan ada 238 perusahaan dengan total luasan 222.723 hektare berada di kawasan hutan.

    Dan dari jumlah tersebut, hampir separuhnya (333 perusahaan) dengan luasan 506.333 hektare berada di tujuh provinsi prioritas restorasi gambut.

    3. Waspada, 24 Aplikasi Google Play Ini Terinfeksi Virus Joker

    Ilustrasi hacker. (e-propethic.com)

    Sebuah laporan dari analis malware Aleksejs Kuprins mengungkap virus trojan berjudul "the Joker" pekan lalu ditemukan di 24 aplikasi Google Play Store. Menurut Kuprins, aplikasi yang terinfeksi virus Joker ini dipasang lebih dari 400.000 kali oleh pengguna Android yang tidak curiga.

    Dikutip laman Memeburn, Selasa, 10 September 2019, virus secara diam-diam mensimulasikan interaksi dengan situs iklan, mencuri pesan SMS korban, daftar kontak dan info perangkat. Artinya virus Joker mendaftar sejumlah pengguna ke layanan berlangganan yang diiklankan di aplikasi yang terinfeksi.

    "Strategi ini bekerja dengan mengotomatiskan interaksi yang diperlukan dengan halaman web penawaran premium, memasukkan kode penawaran operator, lalu menunggu pesan SMS dengan kode konfirmasi dan mengekstraksinya menggunakan ekspresi reguler," kata Kuprins dalam laporannya.

    Selain tiga berita terpopuler di atas, Anda bisa membaca berita hari ini seputar sains dan teknologi hanya di kanal Tekno Tempo.co.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.