Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Karhutla Parah, Walhi Desak Pemerintah Evaluasi Restorasi Gambut

Reporter

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan Sudirman ketika kabut asap dampak karhutla menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Ahad, 25 Agsutus 2019. Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor di kawasan tersebut terpaksa ditiadakan karena  kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru. ANTARA/Rony Muharrman
Sejumlah kendaraan bermotor melintas di Jalan Sudirman ketika kabut asap dampak karhutla menyelimuti Kota Pekanbaru, Riau, Ahad, 25 Agsutus 2019. Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor di kawasan tersebut terpaksa ditiadakan karena kondisi kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru. ANTARA/Rony Muharrman
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta kepada pemerintah agar pelaksanaan restorasi gambut dievaluasi menyusul kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah di Indonesia yang terus berlanjut dan memunculkan asap yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Direktur Walhi Kalimantan Barat Anton P. Wijaya di Jakarta, Rabu, 11 September 2019, mengatakan evaluasi pelaksanaan restorasi gambut harus segera dilakukan. Jika pembangunan berbagai infrastruktur pembasahan telah dilakukan namun masih ada yang terbakar maka seharusnya ada yang bertanggung jawab.

Menurut dia, Badan Restorasi Gambut harus bertanggung jawab jika masih terjadi kebakaran hutan dan lahan jika ternyata di sana sudah ada intervensi pembasahan.

Saat ini ada Sistem Pemantauan Air Lahan Gambut (Sipalaga) yang dapat memantau tinggi level muka air di lahan gambut dan sudah ada standar operasional prosedur (SOP) untuk segera dilakukan pembasahan dengan cepat, namun sayangnya saat ini masyarakat harus “bertempur” lagi melawan kebakaran hutan dan kabut asap.

Menurutnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pertanian (Kementan) juga harus bertanggung jawab, karena Karhutla ada yang terjadi di lahan konsesi, baik itu di lahan hutan produksi maupun perkebunan.

Perusahaan juga punya kewajiban melakukan restorasi gambut untuk menekan terjadinya Karhutla. “Malah seharusnya pemerintah mengajukan peninjauan kembali izin yang sudah diberikan pada perusahaan-perusahaan tersebut,” ujar Anton.

Direktur Walhi Riau Riko Kurniawan mengatakan jarak pandang di Kabupaten Siak sangat cepat berubah karena konsentrasi asap Karhutla. Pimpinan daerah sudah mengeluarkan edaran untuk membuka posko-posko kesehatan, mengingat kondisi udara di Riau cepat sekali “drop” bahkan Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) di Pekanbaru sempat menyentuh level berbahaya di kisaran 300-500.

Hanya dalam dua minggu, menurut dia, puluhan ribu masyarakat di sana terpapar dan jutaan lainnya menghirup asap Karhutla yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Setelah dua tahun tidak ada asap kini kondisinya kembali parah, artinya pemulihan hutan dan lahan gambut gagal karena area ini yang menjadi sumber bencana asap di Riau saat ini.

Menurut dia, kejadian Karhutla kali ini memang banyak terjadi di kawasan yang lahan gambutnya rusak. Narasi pemerintah untuk membenahi tata kelola gambut sudah benar, namun fakta di lapangan itu berjalan lambat, karenanya diperlukan evaluasi.

Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead saat dihubungi ANTARA mengatakan akan melakukan evaluasi dan analisis rutin guna mengetahui berapa banyak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di area yang sudah direstorasi. Berdasarkan analisis dua tahun lalu yang dilakukan BRG diketahui radius satu kilometer (km) dari titik pembangunan sakat kanal dan sumur bor di lahan gambut hanya sekitar empat persen yang masih mengalami kebakaran.

Analisis akan dilakukan kembali untuk mengetahui efektivitas pembangunan infrastruktur pembasahan yang sudah dikerjakan.

Seberapa banyak titik api di luar radius area yang ada sekat kanal dan sumur bor sekarang dibanding dua tahun lalu akan dicari tahu, dan jika jumlahnya sama berarti ada yang tidak beres dan BRG harus siap evaluasi besar-besaran. Menurut Nazir, pertimbangan untuk segera melakukan analisis dan evaluasi sudah muncul di tahun sebelumnya.

ANTARA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

2 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.


Penyebab Kebakaran 10 Hektare Lahan di Karimun Kepulauan Riau Masih Misterius

7 hari lalu

Ilustrasi - Petugas gabungan dari Direktorat Sabhara Polda Sumatera Utara, KPH XIII Dolok Sanggul, KPH XIV Dairi dan KPH IV Toba berusaha memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Simulop, Pangururan, Samosir, Sumatra Utara. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/WS/wsj.
Penyebab Kebakaran 10 Hektare Lahan di Karimun Kepulauan Riau Masih Misterius

Di tengah banyaknya bencana basar di Indonesia, masih ada 10 Ha lahan terbakar di Kepulauan Riau. Sebabnya belum diketahui.


Temuan Kajian BRIN, Greenpeace dan Walhi soal Deforestasi Kalimantan: Parah Akibat IKN?

8 hari lalu

Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah meniru Presiden Joko Widodo saat berjalan di kawasan proyek food estate yang sedang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aksi ini bertepatan dengan pertemuan COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Kredit: Jurnasyanto Sukarno/Greenpeace
Temuan Kajian BRIN, Greenpeace dan Walhi soal Deforestasi Kalimantan: Parah Akibat IKN?

Perubahan iklim dan pemanasan global diprediksi akan berdampak parahnya deforestasi di Pulau Kalimantan karena pembangunan IKN.


BNPB Ingatkan Banyaknya Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera

8 hari lalu

Petugas dari Manggala Agni Daops Banyuasin berupaya memadamkan kebakaran lahan di Desa Muara dua, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis, 21 September 2023. Berdasarkan data dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera sepanjang Januari hingga Agustus 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan mencapai 4.082,8 hektare yang terbagi menjadi 2,947,8 lahan mineral dan 1.135,0 lahan gambut. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
BNPB Ingatkan Banyaknya Kasus Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera

Dari data BNPB, kasus kebakaran hutan dan lahan mulai mendominasi di Pulau Sumatera sejak sepekan terakhir.


Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

10 hari lalu

Pengrajin membuat kerajinan daur ulang sampah di Bank Sampah Persatuan, Pondok Kelpa, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat, 26 Januari 2024. Bank Sampah yang di dirikan pada 2019 ini memperkerjakan sejumlah ibu-ibu rumah tangga untuk membuat kerajinan dari olahan sampah plastik yang dijadikan menjadi tas, lampu hias hingga berbagai ornamen dan memiliki nilai jual mulai dari 30 ribu hingga 130 ribu per produknya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kilas Balik Hari Daur Ulang Sedunia

Hari Daur Ulang Sedunia ini juga meningkatkan kesadaran akan daur ulang sebagai sebuah ide dan konsep yang penting.


Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

10 hari lalu

Warga Desa Pakel, Banyuwangi, saat berunjuk rasa di depan Pengadilan Tinggi Surabaya di Jalan Sumatera, Surabaya, Rabu, 13 Desember 2023. Dok TeKAD GARUDA
Petani Desa Pakel Laporkan Dugaan Kasus Intimidasi dan Penganiayaan ke Polresta Banyuwangi

Walhi Jawa Timur mencatat sudah ada puluhan kasus intimidasi dan kriminalisasi oleh PT Bumi Sari terhadap warga Desa Pakel, buntut konflik agraria.


Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

12 hari lalu

Petugas dari Manggala Agni Daops Banyuasin berupaya memadamkan kebakaran lahan di Desa Muara dua, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Kamis, 21 September 2023. Berdasarkan data dari Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan dan Lahan Wilayah Sumatera sepanjang Januari hingga Agustus 2023 luas kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Sumatera Selatan mencapai 4.082,8 hektare yang terbagi menjadi 2,947,8 lahan mineral dan 1.135,0 lahan gambut. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Risiko Karhutla Meningkat Menjelang Pilkada 2024, Hotspot Bermunculan di Provinsi Rawan Api

Jumlah titik panas terus meningkat di sejumlah daerah. Karhutla tahun ini dinilai lebih berisiko tinggi seiring penyelenggaraan pilkada 2024.


Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

13 hari lalu

Giat operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) oleh BNPB bersama lintas kementerian/lembaga di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Sabtu, 6 Januari 2024.Tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB
Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

Pelaksana tugas Deputi Modifikasi Cuaca BMKG pernah memimpin Balai Besar TMC di BPPT. Terjadi pergeseran SDM dari BRIN.


Tentang Musim Kemarau yang Menjelang, BMKG: Mundur dan Lebih Basah di Banyak Wilayah

13 hari lalu

Ilustrasi BMKG
Tentang Musim Kemarau yang Menjelang, BMKG: Mundur dan Lebih Basah di Banyak Wilayah

Menurut BMKG, El Nino akan segera menuju netral pada periode Mei-Juni-Juli dan setelah triwulan ketiga berpotensi digantikan La Nina.