Tsunami Sulit Diprediksi, Ini Kata Ahli yang Harus Kita Lakukan

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Papan peringatan dilarang bermukim yang dipasang pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di daerah zona terlarang bekas likuifaksi gempa Palu di Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, 17 September 2019.[Eka Yudha Saputra/Tempo]

    Papan peringatan dilarang bermukim yang dipasang pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di daerah zona terlarang bekas likuifaksi gempa Palu di Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, 17 September 2019.[Eka Yudha Saputra/Tempo]

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah tsunami yang dahsyat di Palu 28 September 2018, muncul pertanyaan tentang apa lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan hidup. Namun, deteksi dan kesiapan bencana alam membutuhkan lebih dari sekadar pengetahuan teknologi.

    "Kita memiliki sumber daya yang terbatas sehingga kita harus melakukan yang terbaik yang kita bisa," ujar Diego Melgar, asisten profesor geofisika di University of Oregon di Eugene, Amerika Serikat, dikutip Csmonitor, baru-baru ini.

    Gelombang 6 meter pertama melanda hanya tujuh menit setelah gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Dua gelombang lagi tiba dalam delapan menit berikutnya, menghancurkan wilayah tersebut pada 28 September 2018. Sekitar 2.100 jiwa meninggal dan lebih dari 270.000 orang mengungsi.

    Setelah tsunami Aceh 2004, yang menewaskan 240.000 jiwa di 14 negara, para ilmuwan dan pejabat di Asia Tenggara dan di seluruh dunia bekerja sama meningkatkan kemampuan peringatan dini. Namun, melengkapi seluruh wilayah dengan sensor yang diperlukan untuk sistem, membutuhkan lebih dari pengetahuan teknologi atau kemauan politik. Tantangan itu sangat terasa di Indonesia, katanya.

    Meskipun tidak terlibat merancang peringatan dini tsunami di Indonesia, menurut ilmuwan ini, kita belum sempurna menggarap sistem tersebut. "Pengetahuan kita tentang tsunami masih berkembang dan masih belum sempurna. Jadi sayangnya masih ada kejutan untuk kita," kata Meglar.

    Indonesia dengan 17.000 pulau dan 261 juta penduduk,  menghadirkan tantangan unik dalam menghadapi tsunami dan menyadarkan masyarakat. Dalam mengembangkan sistem peringatan dengan sumber daya yang terbatas, keputusan sulit harus dibuat tentang di mana harus menempatkan sensor.

    Terletak di ujung teluk yang panjang, Kota Palu dilindungi dari laut di segala arah kecuali ke utara. Sayangnya bagi warga Palu, di situlah pusat gempa berada, sekitar 80 km jauhnya dan hanya sekitar 9,6 km di bawah permukaan. Seperti corong, teluk mengarahkan gelombang laut langsung ke kota.

    Gempa itu berasal dari sentakan pada patahan Palu-Koro, patahan serang-selip horizontal di kerak bumi. Tidak biasa, kata ahli geologi, bahwa gempa pada patahan seperti itu akan menghasilkan tsunami, yang biasanya timbul sebagai akibat perpindahan air secara tiba-tiba secara vertikal.

    "Orang tidak akan memperkirakan tsunami besar dari gempa bumi seperti itu," kata Jane Cunneen, seorang peneliti geologi di Curtin University di Bentley, Australia. "Gelombang itu bisa dihasilkan oleh tanah longsor yang dipicu oleh gempa, dan bukan gempa itu sendiri."

    Menurut Cunneen, sistem peringatan tsunami saat ini, di negara mana pun, tidak peduli seberapa teknologi tinggi, tidak benar-benar diatur untuk memperingatkan untuk peristiwa semacam itu. Menurut UNESCO, InaTEWS, sistem peringatan dini tsunami Indonesia, mengoperasikan 170 stasiun broadband seismik, 238 stasiun accelerometer, dan 137 alat pengukur pasang surut.

    Badan tersebut juga menerima data seismik dari 134 negara. Namun, sejauh mungkin infrastruktur ini terdengar, sistem ini masih memiliki celah besar. Melgar menunjukkan bahwa tsunami Sulawesi tiba segera setelah gempa bumi, menyisakan sedikit waktu untuk banyak peringatan.

    "Tepat di sana, dan itulah sebabnya mereka punya waktu jauh lebih sedikit," kata Meglar. "Itu adalah situasi yang sangat tragis."

    Deteksi hanya setengah dari pertempuran. Pihak berwenang juga perlu menemukan cara tepat mendidik masyarakat dan meyakinkan mereka untuk mengindahkan peringatan yang dikirim melalui peringatan ponsel, pesan TV, atau sirene. "Dalam kasus ini, gempa menghancurkan jaringan seluler, yang membuatnya semakin penting bagi orang untuk mengetahui untuk mengungsi," kata Cunneen.

    Berbeda dengan Jawa dan Sumatra, yang mengalami tsunami 2004, Sulawesi belum pernah mengalami tsunami besar sejak 1968. "Bagian dari masalah adalah membuat masyarakat sadar akan hal-hal yang terjadi sangat jarang," kata Cunneen, yang bekerja dengan Komisi Oseanografi antar-pemerintah UNESCO untuk mengoordinasikan pengembangan sistem peringatan setelah tsunami 2004.

    Di Bangladesh, Cunneen memberikan contoh, peringatan tsunami biasanya dilakukan orang-orang berkeliling dengan sepeda dan pengeras suara, dan semua orang tahu harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

    "Saya bisa katakan di pusat Kota Perth, tempat saya tinggal, jika seseorang mengendarai sepeda dengan pengeras suara Anda akan mendapat respons yang sama sekali berbeda," tutur Cunneen.

    Sejak tsunami yang menghancurkan September 2018 itu, banyak orang di Sulawesi telah menyuarakan keprihatinan tentang kurangnya sirene peringatan dan tempat berlindung yang ditinggikan. Menurut Cunneen, warga yang tinggal di dekat lautan perlu dilatih untuk memperlakukan setiap gempa yang berlangsung lebih dari 20 detik sebagai peringatan.

    "Meskipun sistem peringatan berteknologi tinggi," ujar Cunneen. "Benar-benar tidak ada yang akan menggantikan orang mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika ada gempa besar seperti itu."

    CSMONITOR | UNESCO | INATEWS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.