Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Diminta Masukkan Tata Kelola Lingkungan ke Semua Sektor

Reporter

Editor

Erwin Prima

image-gnews
Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, Strategic Engagement Director Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad, serta Koordinator Golongan Hutan Edo Rakhman mendesak presiden untuk mempertegas  komitmennya dalam melindungi kawasan hutan Indonesia di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/ Galuh Putri Riyanto
Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru, Direktur Eksekutif Nasional Walhi Nur Hidayati, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, Strategic Engagement Director Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad, serta Koordinator Golongan Hutan Edo Rakhman mendesak presiden untuk mempertegas komitmennya dalam melindungi kawasan hutan Indonesia di Kantor Walhi, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/ Galuh Putri Riyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah mendesak Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo untuk mempertegas komitmennya dalam melindungi hutan Indonesia, Koalisi Golongan Hutan juga meminta presiden untuk memasukkan environmental governance atau tata kelola lingkungan ke semua sektor pemerintahan.

"Kami juga menuntut tata kelola lingkungan atau environmental governance itu dimasukkan ke semua sektor pemerintahan, tidak hanya hutan. Selain itu juga harus dibuatkan pedomannya, lalu dimasukkan dan juga dipatuhi oleh semua," ujar Direktur Eksekutif Kemitraan Monica Tanuhandaru di Kantor Walhi Eksekutif Nasional, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat 18 Oktober 2019.

Lebih lanjut lagi, Monica menegaskan bahwa tuntutan mengenai environmental governance bukan hanya ditujukan untuk presiden tapi juga para anggota dewan legislatif terpilih di periode mendatang.

"Tuntutan ini juga berlaku untuk para legislatif dan politisi yang terpilih dan baru dilantik untuk juga memahami bahwa enviromental governance itu tidak semata-mata bagian dari satu kementerian saja, tapi juga menjadi kewajiban mereka. Bahkan partai dan pihak swasta pun termasuk," imbuhnya.

Hal tersebut disampaikan Monica mewakili Koalisi Golongan Hutan dan masyarakat sipil lainnya yang menginginkan Indonesia maju secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dengan memasukkan enviromental governance ke semua sektor pemerintahan bahkan non-pemerintahan, Monica berharap ini bisa menjadi langkah antisipasi tekait bencana-bencana yang melibatkan sektor lingkungan hidup, misalnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebelumnya, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menyebutkan bahwa kasus karhutla 2019 ini melibatkan 328 ribu hektar lahan, baik hutan primer atau gambut. Oleh karena itu, menurut Monica, enviromental governnace itu menjadi hal penting.

"Kebakaran hutan dapat dicegah dan diantisipasi dengan kerja sama pemerintah provinsi, kabupaten hingga tingkat desa. Harapannya mereka bisa kerja cepat tanggap dan patuh terhadap tata kelola lingkungan hidup," kata Monica.

GALUH PUTRI RIYANTO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Dua Tol di Sumatera Utara Nilainya Rp 17,6 Triliun

15 jam lalu

Presiden Jokowi meresmikan ruas Tol Binjai-Langsa seksi 2 Stabat-Tanjung Pura dan ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat seksi 3 dan 4, di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara,  Selasa, 10 September 2024.  Foto: tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Resmikan Dua Tol di Sumatera Utara Nilainya Rp 17,6 Triliun

Presiden Jokowi meresmikan dua ruas jalan tol di Sumatera Utara. Nilai pembangunannya mencapai Rp 17,6 triliun.


Jokowi Tinjau Pasar di Deli Serdang: Harga Turun

16 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Selasa, 10 September 2024. Foto: Tangkapan layer YouTube Sekretariat Presiden.
Jokowi Tinjau Pasar di Deli Serdang: Harga Turun

Presiden Jokowi meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut)


Jokowi Akhiri Masa Jabatan dengan Berkantor di IKN, Gelar Rapat Paripurna Terakhir hingga Reshuffle Kabinet

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno sebelum dimulainya rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024. Rapat Terbatas terkait Penanganan Mpox dan Persiapan Penyelenggaraan Indonesia-Africa Forum (IAF) di Bali. TEMPO/Subekti.
Jokowi Akhiri Masa Jabatan dengan Berkantor di IKN, Gelar Rapat Paripurna Terakhir hingga Reshuffle Kabinet

Presiden Jokowi bakal berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di akhir masa jabatannya yang tinggal beberapa pekan lagi. Apa saja yang dikerjakan


Hujan Deras Bantu Padamkan Kebakaran Hutan Gunung Tangkuban Parahu

1 hari lalu

Hembusan asap putih tipis dari Kawah Ratu dan Kawah Ecoma di Gunung Tangkuban Parahu pada 28 Februari 2024 pukul 05.31 WIB, (Dok.PVMBG)
Hujan Deras Bantu Padamkan Kebakaran Hutan Gunung Tangkuban Parahu

Alat tak mampu jangkau kebakaran hutan di Gunung Tangkuban Parahu. Api padam oleh hujan. Jalur pendakian masih ditutup sementara.


Abdulmadjid Tebboune Terpilih Lagi Jadi Presiden Aljazair

1 hari lalu

Presiden Algeria Abdulmadjid Tebboune. REUTERS
Abdulmadjid Tebboune Terpilih Lagi Jadi Presiden Aljazair

Abdulmadjid Tebboune terpilih menjadi presiden Aljazair dengan 95 persen suara.


Jokowi akan Berkantor di IKN hingga Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Ini Persiapannya

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Mensesneg Pratikno. Jokowi akan kembali berkantor di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Kepala Negara akan bekerja di IKN selama 40 hari, terhitung mulai 10 September hingga 19 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Jokowi akan Berkantor di IKN hingga Menjelang Pelantikan Prabowo-Gibran, Ini Persiapannya

Presiden Jokowi akan kembali berkantor di IKN mulai 10 September hingga menjelang pelantikan Prabowo-Gibran. Bagaimana persiapannya?


Geger Asisten Stafsus Presiden Ungkit Gaji Saat Disinggung Kualifikasi Data Analyst

1 hari lalu

Mantan Asisten Stafsus Presiden, Yasmin Nur. Istimewa
Geger Asisten Stafsus Presiden Ungkit Gaji Saat Disinggung Kualifikasi Data Analyst

Nama Yasmin Nur tiba-tiba viral dan menjadi trending di media sosial X selama satu pekan kemarin. Salah satu isu yang menjadi perhatian warganet adalah gaji Asisten Staf Khusus Presiden.


Presiden Perpanjang Masa Jabatan Bey Machmudin Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat

5 hari lalu

Pj Gubernur Bey Machmudin memberi sambutan di upacara peringatan hari jadi Provinsi Jawa Barat ke 79 di lapang Gasibu, Bandung, 19 Agustus 2024. Acara peringatan dengan tema Jawa Barat Menyala Menuju Indonesia Maju ini juga dimeriahkan dengan penampilan beberapa tarian daerah dari kawasan Sunda Priangan, Sunda Betawi, dan Cirebon Indramayu. TEMPO/Prima Mulia
Presiden Perpanjang Masa Jabatan Bey Machmudin Sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat

Selain Bey Machmudin, ada empat Penjabat Gubernur lainnya yang menerima keputusan perpanjangan masa jabatannya


Kebakaran Hutan di Gunung Tangkuban Parahu, Api Bertahan Lebih dari 24 Jam

5 hari lalu

Visual Kebakaran Hutan di wilayah Tangkuban Parahu, 4 September 2024, pukul 19.47 WIB. Dok.Badan Geologi
Kebakaran Hutan di Gunung Tangkuban Parahu, Api Bertahan Lebih dari 24 Jam

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan sedang menangani kebakaran hutan di area Gunung Tangkuban Parahu.


Jokowi Dituding Lakukan Wawancara Settingan, Apa Tanggapan Istana?

8 hari lalu

Presiden Jokowi memakai kemeja biru ala Presiden terpilih Prabowo Subianto di tengah isu keretakan saat memberikan keterangan bersama Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden, Istana Merdeka, 27 Agustus 2024. Foto Tangkap Layar YouTube Sekretariat Presiden
Jokowi Dituding Lakukan Wawancara Settingan, Apa Tanggapan Istana?

Istana menjelaskan wawancara dengan Presiden Jokowi merupakan bagian dari rutinitas pemberian keterangan pers dan tidak dirancang dengan maksud lain.