Greenpeace: Jokowi Harus Beri Perhatian Khusus Energi dan Hutan

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Spanduk berisi pesan lingkungan yang dipasang oleh Greenpeace di Patung Pancoran, Jakarta, 23 Okotber 2019. TEMPO/Yusuf Manurung

    Spanduk berisi pesan lingkungan yang dipasang oleh Greenpeace di Patung Pancoran, Jakarta, 23 Okotber 2019. TEMPO/Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta -Dua buah spanduk raksasa terbentang di dua patung ikonik Jakarta pagi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru saja dilantik untuk periode kedua pada 20 Oktober 2019, yaitu pada Patung Dirgantara di kawasan Pancoran, dan Patung Selamat Datang di Bundaran Hotel Indonesia.

    Spanduk itu berisi dua pesan utama yang menyerukan kegentingan untuk meninggalkan energi kotor seperti batu bara dan melakukan penyelamatan hutan.

    Sejumlah aktivis Greenpeace melakukan aksi mengibarkan spanduk berukuran besar di Patung Selamat Datang Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. Aksi ini dalam rangka menyampaikan pesan untuk periode kedua Jokowi yang menyerukan untuk meninggalkan energi kotor seperti batubara dan melakukan penyelamatan hutan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Menurut Greenpeace dua sektor utama, yaitu energi dan hutan, harus menjadi perhatian khusus bagi Presiden Jokowi dan kabinet barunya, jika ingin benar-benar mengatasi dan memukul mundur krisis iklim.

    Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan muka air laut, kekeringan ekstrim, banjir bandang, gagal panen, badai tropis, hingga polusi udara adalah hal-hal yang akan menjadi kondisi normal baru di Indonesia, jika perubahan iklim tidak diatasi dengan serius.

    Angka deforestasi berdasarkan data pemerintah tahun 2014-2018 mencapai 3 juta hektare, dengan laju deforestasi mencapai 600 ribu ha/tahun.

    Sementara energi fosil khususnya batu bara masih mendominasi bauran energi nasional yaitu sebesar 58 persen, sehingga menghambat laju peralihan menuju energi terbarukan.

    Deforestasi dan penggunaan bahan bakar fosil secara masif merupakan penyebab emisi gas rumah kaca terbesar di Indonesia. Padahal, Indonesia ikut meratifikasi Kesepakatan Paris, dan telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen, atau 41persen dengan bantuan internasional pada 2030.

    “Tahun 2015, Presiden Jokowi berjanji menuntaskan kebakaran hutan dan lahan dalam kurun waktu tiga tahun. Ini sudah memasuki periode kedua, namun kebakaran hutan tahunan masih gagal dihentikan,” ucap Arie Rompas, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia, dalam keterketerangannya, Rabu, 23 Oktober 2019.

    Analisis Greenpeace Indonesia menggunakan data resmi pemerintah yakni data burn scar (bekas kebakaran) menunjukkan bahwa lebih dari 3,4 juta hektar lahan terbakar antara 2015 dan 2018. Konsesi perusahaan dengan total areal terbakar terbesar yang didominasi oleh perkebunan sawit dan bubur kertas, belum diberikan sanksi perdata maupun sanksi administrasi secara konkret.

    “Janji penegakan hukum masih tidak tegas dan inkonsisten, sehingga para perusak hutan belum tersentuh hukum,” tegas Arie.

    “Sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015- 2019 mengamanatkan pengurangan produksi batu bara secara bertahap, Pemerintahan Jokowi periode pertama malah menggenjot produksi batu bara hingga mencapai lebih dari 500 juta ton di 2019,” kata Tata Mustasya, Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

    “Jika ingin serius berkomitmen melawan krisis iklim, Pemerintahan Jokowi harus segera beralih kepada pemanfaatan energi terbarukan, energi baik yang aman dan bersih bagi lingkungan dan juga masyarakat, dan baik bagi perekonomian dan masa depan Indonesia,” pungkas Tata.

    Batu bara sebagai sektor ekonomi, sangat dipengaruhi oleh para kroni, dan sangat erat dengan korupsi politik. Setelah reformasi politik dan pelaksanaan otonomi daerah, elite politik nasional dan daerah masuk ke bisnis batu bara dengan memanfaatkan kekuasaan mereka.

    Hasilnya, jumlah izin usaha pertambangan (IUP) naik dari 750 di 2001 menjadi 10.000 di 2010, 40 persen di antaranya bisnis batu bara. Hal tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang masif sementara pendanaan politik dari oligarki batu bara telah merusak demokrasi Indonesia.

    Tidak hanya di sektor pertambangan batu bara, elite politik juga memasuki sektor hilir yaitu PLTU batu bara. Salah satu kasus korupsi yang berhasil diungkap KPK adalah korupsi PLTU Riau 1 yang melibatkan politisi Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham.

    “Oligarki batu bara merupakan potret sempurna dari reformasi yang dikorupsi. Elite politik menggunakan reformasi untuk melakukan korupsi politik di bisnis batu bara, baik di hulu maupun hilir. Salah satu langkah konkret yang harus dilakukan Jokowi hari ini adalah membersihkan kabinetnya dari oligarki batu bara,” kata Tata.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gempa Maluku Utara dan Guncangan Besar Indonesia Selama 5 Tahun

    BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Peringatan ini menyusul Gempa Maluku yang terjadi di Jailolo, Maluku Utara, Kamis, 14 November 2019.