TEMPO.CO, Jakarta - Karyawan Facebook mengecam CEO-nya Mark Zuckerberg untuk kebijakan iklan kontroversial yang mereka katakan bisa melindungi informasi keliru.
Dalam surat yang ditandatangani ratusan pekerja, karyawan mengkritik Facebook dan Zuckerberg karena penolakan memperbaiki informasi menyesatkan yang muncul dalam iklan politik berbayar.
Dalam surat tersebut, karyawan menilai informasi yang salah mempengaruhi banyak hal. Kebijakan saat ini mengenai iklan politik itu dinilai sebagai ancaman terhadap apa yang diperjuangkan Facebook.
"Kami sangat menentang kebijakan ini. Itu tidak melindungi suara, tapi sebaliknya memungkinkan politisi untuk memanfaatkan platform kita dengan sasaran orang-orang yang percaya bahwa konten yang diposting tokoh politik dapat dipercaya," tertulis dalam surat itu, seperti dikutip Daily Mail, Senin, 28 Oktober 2019.
Kebijakan itu, kata mereka, tidak hanya bertentangan dengan sikap terhadap kebebasan berbicara, tapi juga dapat mengganggu pemilihan presiden AS tahun 2020.
Surat itu ditulis sebagai tanggapan terhadap sikap Facebook yang dibuat pada September lalu bahwa iklan politik berbayar sebagai bagian dari kebebasan berpendapat. Zuckerberg juga membela kebijakan Facebook, baik dalam pidato di Universitas Georgetown dan dalam sidang kongres bulan ini.
"Kebijakan kami adalah kami tidak memeriksa pidato politisi, dan alasannya adalah kami percaya dalam demokrasi adalah penting bahwa orang bisa melihat sendiri apa yang dikatakan politisi," kata Zuckerberg dalam audiensi.
Facebook mengatakan akan menahan diri untuk tidak menghapus klaim dalam iklan politik, bahkan yang dianggap salah. Sikap kontroversial telah menarik kemarahan dari pengguna, politisi, dan sekarang, karyawan yang tidak puas.
Dalam surat mereka, pekerja menguraikan beberapa tuntutan yang mereka katakan demi meraih kembali integritas platform itu. Termasuk memperlakukan informasi salah, yang muncul dalam iklan politik seperti konten menyesatkan lainnya di Facebook.
Pekerja juga mengadvokasi untuk lebih jelas melabeli iklan politik dengan isyarat visual, klarifikasi kebijakannya seputar informasi yang salah, dan melarang penggunaan iklan bertarget. Dengan menggunakan banyak alat penargetan iklan Facebook, para pekerja mengatakan kemampuan politisi Facebook untuk masuk ke audiensi terlalu besar dan dapat melemahkan debat publik.
"Risiko dengan membiarkan hal ini adalah sulit bagi orang-orang di daerah pemilihan untuk berpartisipasi dalam pengawasan publik yang kami katakan datang bersamaan dengan pidato politik," tulis para karyawan Facebook. "Iklan-iklan ini seringkali sangat mikro-target sehingga percakapan di platform kami jauh lebih sunyi daripada di platform lain."
DAILY MAIL | NEW YORK TIMES
