Ombudsman: Nadiem Juga Harus Pikirkan Sekolah Daerah Terpencil

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Guru memberikan pelajaran kepada sejumlah siswa di kelas 4 yang kekurangan bangku dan meja di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tegal 04, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 29 Juli 2019. Kekurangan meja dan bangku di SDN 04 Tegal sudah terjadi hampir dua tahun terakhir sehingga membuat murid belajar di lantai, dan pihak sekolah sudah mengusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor namun belum ada realisasinya. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    Guru memberikan pelajaran kepada sejumlah siswa di kelas 4 yang kekurangan bangku dan meja di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tegal 04, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin 29 Juli 2019. Kekurangan meja dan bangku di SDN 04 Tegal sudah terjadi hampir dua tahun terakhir sehingga membuat murid belajar di lantai, dan pihak sekolah sudah mengusulkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor namun belum ada realisasinya. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Ahmad Suadi meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tidak hanya peduli dengan digitalisasi sekolah,  namun juga pembangunan gedung sekolah yang masih kurang, terutama di daerah terpencil.

    "Jadi bukan hanya pendidikan digital saja, fasilitas dan prasarana sekolah juga jangan dilupakan," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.

    Ia menjelaskan selama ini masih banyak daerah yang belum memiliki sekolah dan ada juga sekolah yang mengalami kerusakan.

    Selain itu, Ombudsman banyak menampung keluhan dari masyarakat soal kebijakan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. 

    "Setiap tahun selalu masuk keluhan masyarakat mengenai sistem zonasi. Selain itu juga banyak keluhan terkait kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan ujian nasional menggunakan komputer, pada siswa yang sekolahnya belum punya fasilitas komputer atau di daerah terpencil yang belum ada jaringan internet," katanya.

    Akibatnya, siswa dari daerah terpencil harus menumpang ke sekolah lain untuk melaksanakan ujian nasional.

    Ahli ekonomi Prof Dr Emil Salim mengatakan pendapatan negara, terutama pendapatan negara yang surplus, harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang dirasakan langsung oleh banyak masyarakat.

    "Bukan hanya asal bangun infrastruktur saja," katanya.

    Emil Salim memberi contoh bagaimana pemerintah Indonesia menggunakan surplus dari kenaikan neraca minyak bumi yang terjadi pada tahun 70-an untuk pembangunan sekolah-sekolah di desa dan daerah tertinggal.

    Menurut dia, Presiden Soeharto pada waktu itu langsung terjun ke lapangan dan Presiden Soeharto mengatakan harus membangun sekolah-sekolah itu supaya terjadi pemerataan pada masyarakat, terutama pemerataan pendidikan sekolah dasar di Indonesia.

    "Masyarakat tahu mereka harus sekolah tetapi pada waktu itu belum ada gedung sekolah. Saat gedung-gedung sekolah selesai dibangun, dinamika semangat untuk sekolah tinggi dan tercapailah pemerataan," katanya.

    Keberhasilan SD Inpres itu bahkan mengantarkan salah satu dari tiga ekonom asal Amerika meraih Nobel. Mereka adalah Abhijit Banerjee, Esther Duflo dan Michael Kremer.

    Penelitian Duflo diterbitkan di Agustus tahun 2000 dengan judul "schooling and labor market consequences of school construction in Indonesia: evidence from an unusual policy experiment" atau konsekuensi sekolah dan pasar tenaga kerja dari pembangunan sekolah di Indonesia: bukti dari eksperimen kebijakan yang tidak biasa.

    Dalam abstraksinya ia menjelaskan penelitian ini berbasis pada realita yang terjadi di Indonesia tahun 1973 dan 1978, yang mana Indonesia membangun lebih dari 61.000 SD. Dalam risetnya, itu menunjukkan bahwa pembangunan SD Inpres menyebabkan peningkatan pendidikan dan pendapatan di Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.