TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 72/2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini dipimpin Nadiem Makarim.
Salah satu hal penting yang diatur dalam Perpres yang disahkan pada 24 Oktober 2019 ini, pada pasal 58 disebutkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019, susunan organisasi Kemendikbud berdasarkan Perpres ini berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2O19.
"Selama masa transisi, Kemendikbud harus melakukan penataan organisasi sesuai strategi Kementerian dalam rangka pelaksanaan visi Presiden. Penataan organisasi ini akan ditetapkan dengan Peraturan Presiden yang diusulkan oleh Kementerian PANRB," kata Sekretaris Jenderal Kemendikbud Didik Suhardi, di Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta agar reformasi besar-besaran dilakukan di lingkup Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.
“Saya juga minta agar kita semuanya mendukung reformasi besar-besaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga di Kemenag,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kantor Presiden Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2019.
Perpres 72 Tahun 2019 menjelaskan bahwa Kemendikbud mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Kemendikbud terdiri atas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, tujuh Direktorat Jenderal, dan dua Badan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dibantu lima orang Staf Ahli.
Tujuh Direktorat Jenderal dimaksud antara adalah: 1. Direktorat Jenderal (Ditjen) Guru dan Tenaga Kependidikan; 2. Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah; 3. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 4. Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan; 5. Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 6. Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan; 7. Ditjen Kebudayaan.
Sedangkan, dua Badan dimaksud adalah Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan serta Badan Penelitian dan Pengembangan. Adapun lima Staf Ahli Mendikbud dimaksud adalah: 1. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing; 2. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah; 3. Staf Ahli Bidang Pembangunan Karakter; 4. Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan, dan; 5 Staf Ahli Bidang Akademik.
Pada pasal 42 disebutkan untuk memberikan dukungan substantif di lingkungan Kemendikbud dapat dibentuk Pusat. Pembentukan Pusat sebagaimana dimaksud haruslah didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja.
Untuk menjalankan tata kerja organisasi yang baik, maka berdasarkan pasal 49, Kemendikbud harus segera menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kemendikbud.
Pada pasal 56 disebutkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan; Ditjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Ditjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; serta Staf Ahli Bidang Akademik dialihkan menjadi tugas dan fungsi Ditjen yang sama di lingkungan Kemendikbud, sebelumnya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti).
Ditegaskan oleh Sesjen Kemendikbud bahwa seluruh pemangku jabatan di lingkungan Kemendikbud maupun di lingkungan Kemenristekdikti tetap menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
"Intinya, pada pasal 59 disebutkan bahwa pada saat Perpres ini mulai berlaku, seluruh pejabat baik di Kemendikbud, maupun yang dulunya di Kemenristekdikti tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dilakukan penataan kembali," kata Didik Suhardi.
