Kemendikbud Ajak 22 PT Susun Soal Tes CPNS, Ada Isu Radikalisme

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.

    Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melibatkan 22 perguruan tinggi untuk menyusun soal ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019.

    "Kami dari Kemendikbud, sebagai panitia seleksi nasional (panselnas) ditugaskan membuat soal, dan kami melibatkan 22 PT karena soal tersebut juga mempertimbangkan kewilayahan," kata Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, di Jakarta, Rabu, 6 November 2019.

    Soal yang dibuat, kata dia, memuat tes tentang wawasan kebangsaan, intelegensi umum dan karakteristik pribadi.

    "Terkait rumpun keilmuan soal, perlu dilakukan koordinasi, karena itu kami akan segera mengundang beberapa perguruan tinggi untuk menyepakati rumpun keilmuan," katanya.

    Penyelarasan rumpun keilmuan, menurut diabertujuan membantu panitia di berbagai tingkatan agar tidak melakukan interpretasi sesuai pendapat masing-masing terhadap soal tes.

    Mengenai upaya menangkal pelamar berpaham radikal lolos menjadi ASN, tim penyusun soal juga telah memasukkan uji tersebut dalam tes wawasan kebangsaan.

    "Untuk memperkuat menangani radikalisasi, perlu juga nantinya di latihan dasar CPNS," demikian Didik Suhardi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.