TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi berpesan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar tidak ada lagi siswa putus sekolah karena ketiadaan biaya.
Itu sebabnya, penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, dan program-program beasiswa harus tepat sasaran.
"Saya minta implementasi penyaluran kartu Indonesia Pintar, dan KIP kuliah dan program beasiswa agar dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang putus sekolah karena urusan biaya pendidikan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Program Pendidikan dan Beasiswa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.
Selain itu, Jokowi memerintahkan agar sistem pendidikan di Indonesia bisa merespon dengan cepat perubahan yang terjadi di dunia. Ia ingin sistem yang fleksibel dan adaptif atas perubahan tersebut.
Jokowi memerintahkan pula agar Nadiem membuat terobosan dengan memanfaatkan infrastruktur dan teknologi yang ada untuk mendorong pemerataan akses pendidikan. "Yang bisa menjangkau kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, bisa mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang kita miliki," ucap dia.
Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah 1.228.792 anak. Untuk kategori usia 13-15 tahun 936.674 anak. Sementara usia 16-18 tahun, ada 2,420,866 anak yang tidak bersekolah.
Presiden Jokowi juga minta Kemendikbud segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Meski hal ini ranah Pemerintah Daerah, kata Jokowi, Nadiem diminta membuat program bersama terkait hal ini.
"Buat program bersama pusat daerah dalam lakukan percepatan rehab gedung-gedung yang rusak berat, sedang, ringan," kata dia.
Dalam dua pekan ini, dua sekolah dasar di Pasuruan, Jatim, dan Tangerang, Banten rusak. Bahkan di Pasuruan, robohnya atap bangunan menyebabkan seorang guru dan seorang murid meninggal.
