Pesan Jokowi ke Nadiem, Jangan Ada Murid Drop Out karena Biaya

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kedua kanan) mendengarkan penjelasan Sekretariat Daerah Pemkot Pasuruan, Jawa Timur Bahrul (kedua kiri) saat mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri Gentong yang ambruk di Pasuruan, Jawa Timur Kamis 5 November 2019. Selain mengunjungi sekolah yang ambruk tersebut, Mendikbud juga mengunjungi keluarga korban dan berjanji akan melakukan investigasi  penyebab peristiwa tersebut agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa. ANTARA FOTO/Umarul Faruq

    Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (kedua kanan) mendengarkan penjelasan Sekretariat Daerah Pemkot Pasuruan, Jawa Timur Bahrul (kedua kiri) saat mengunjungi Sekolah Dasar (SD) Negeri Gentong yang ambruk di Pasuruan, Jawa Timur Kamis 5 November 2019. Selain mengunjungi sekolah yang ambruk tersebut, Mendikbud juga mengunjungi keluarga korban dan berjanji akan melakukan investigasi penyebab peristiwa tersebut agar tidak terjadi lagi peristiwa serupa. ANTARA FOTO/Umarul Faruq

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi berpesan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar tidak ada lagi siswa putus sekolah karena ketiadaan biaya.

    Itu sebabnya, penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP), KIP Kuliah, dan program-program beasiswa harus tepat sasaran.  

    "Saya minta implementasi penyaluran kartu Indonesia Pintar, dan KIP kuliah dan program beasiswa agar dikawal dengan sebaik-baiknya sehingga tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang putus sekolah karena urusan biaya pendidikan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang Program Pendidikan dan Beasiswa di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 12 November 2019.

    Selain itu, Jokowi memerintahkan agar sistem pendidikan di Indonesia bisa merespon dengan cepat perubahan yang terjadi di dunia. Ia ingin sistem yang fleksibel dan adaptif atas perubahan tersebut.

    Jokowi memerintahkan pula agar Nadiem membuat terobosan dengan memanfaatkan infrastruktur dan teknologi yang ada untuk mendorong pemerataan akses pendidikan. "Yang bisa menjangkau kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, bisa mencakup 17 ribu pulau dan 300 ribu sekolah yang kita miliki," ucap dia.

    Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), jumlah anak usia 7-12 tahun di Indonesia yang tidak bersekolah 1.228.792 anak. Untuk kategori usia 13-15 tahun 936.674 anak. Sementara usia 16-18 tahun, ada 2,420,866 anak yang tidak bersekolah.

    Secara keseluruhan, jumlah anak Indonesia yang tidak bersekolah mencapai 4.586.332.

    Presiden Jokowi juga minta Kemendikbud segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak. Meski hal ini ranah Pemerintah Daerah, kata Jokowi, Nadiem diminta membuat program bersama terkait hal ini.

    "Buat program bersama pusat daerah dalam lakukan percepatan rehab gedung-gedung yang rusak berat, sedang, ringan," kata dia. 

    Dalam dua pekan ini, dua sekolah dasar di Pasuruan, Jatim, dan Tangerang, Banten rusak. Bahkan di Pasuruan, robohnya atap bangunan menyebabkan seorang guru dan seorang murid meninggal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.