Menko Muhadjir: Ini Program Kerja Pendidikan 5 Tahun ke Depan

Reporter:
Editor:

Yudono Yanuar

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Muhadjir Effendy, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Terlihat di sebelah kiri Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/Subekti.

    Ekspresi Muhadjir Effendy, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia sebelum mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019. Terlihat di sebelah kiri Luhut Binsar Panjaitan, Menko Kemaritiman dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy memaparkan sejumlah program kerja di sektor pendidikan yang akan dilaksanakan pemerintah selama lima tahun ke depan dalam rapat koordinasi nasional.

    "Program kerja di pendidikan tersebut dimulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)," kata dia di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Rabu, 13 November 2019.

    Ia mengatakan pemerintah akan mulai memberikan nilai-nilai kebangsaan untuk anak usia dini, sebagai salah satu upaya membentuk karakter anak bangsa sejak kecil.

    "Kita akan mulai membiasakan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan yaitu cinta Tanah Air, keagamaan, dan lain sebagainya," kata dia.

    Ia menjelaskan pemberian nilai-nilai kebangsaan akan berdampak positif bagi anak-anak.

    Hal tersebut, katanya, dilakukan melalui program pemerintah dengan Bantuan Operasional PAUD (BOP) dan program Pelayanan Sosial Dasar (PSD) PAUD.

    Selain itu, pemerintah juga sedang melakukan program secara besar-besaran, yaitu membangun satu desa satu PAUD melalui Kementerian Desa (Kemendes).

    Pada fase pendidikan menengah, katanya, pemerintah akan melakukan sejumlah intervensi pendidikan, antara lain pembaharuan guru, distribusi, penyelarasan kurikulum, dan pemanfaatan teknologi informasi.

    Meskipun demikian, mantan Menteri Pendidikan tersebut, mengaku masih banyak pekerjaan yang mesti diselesaikan, terutama antara pemerintah pusat dan daerah.

    "Terutama  tentang guru honorer yang sekarang sedang kita bahas," katanya.

    Pemerintah mencatat setidaknya terdapat 800 ribu guru honorer yang tersebar di seluruh Tanah Air. Kemenko PMK memastikan sedang melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mencari solusi.

    Menurut Muhadjir, solusi untuk guru honorer tersebut, yaitu memberikan gaji yang dialokasikan dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang diperkirakan bagi sektor pendidikan sehingga ke depan pendapatan para pendidik itu tidak hanya dari BOP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.