Angkatan Darat AS Investigasi TikTok dan Larang Prajurit Gunakan

TEMPO.CO, Jakarta - Angkatan Darat Amerika melakukan investigasi pada aplikasi media sosial asal Cina, TikTok, sebagaimana dilaporkan Daily Mail, 22 November 2019.

Pada hari Kamis, 21 November 2019, Sekretaris Angkatan Darat AS Ryan McCarthy mengatakan penyelidikan Angkatan Darat akan sepenuhnya menilai hubungan antara TiKTok dan pemerintah Cina, terutama dalam hal kebijakannya berbagi data.

Penyelidikan ini dilakukan dalam rangka menanggapi surat yang dikirim oleh Senate Minority Leader Chuck Schumer.

"Para pakar keamanan nasional telah menyuarakan keprihatinan tentang pengumpulan dan penanganan data pengguna TikTok, termasuk konten dan komunikasi pengguna, alamat IP, data terkait lokasi, metadata, dan informasi pribadi sensitif lainnya," tulis Schumer dalam surat 7 November kepada McCarthy.

Sementara itu selama proses investigasi berlangsung, menurut laporan Task&Purpose, taruna Angkatan Darat AS tidak diperkenankan lagi menggunakan aplikasi tersebut saat berseragam.

Walaupun demikian, seorang pejabat Angkatan Darat AS mengatakan kepada media Kamis melalui email bahwa peraturan tersebut belum dibuat secara resmi tetapi telah disosialisasikan dengan jelas bagi anggota secara internal.

Ini bukan kasus pertama di mana pejabat AS yang meminta keterangan tentang TikTok. Sebuah surat yang ditujukan kepada Direktur Keamanan Nasional AS dari Schumer dan Senator Tom Cotton, seorang Republikan, meminta pejabat intelijen untuk menilai potensi risiko yang ditimbulkan oleh TikTok bulan lalu.

"Dengan lebih dari 110 juta unduhan di AS saja, TikTok adalah ancaman kontra-intelijen potensial yang tidak dapat kita abaikan," tulis para senator dalam surat mereka.

"Mengingat keprihatinan ini, kami meminta agar Komunitas Intelijen melakukan penilaian risiko keamanan nasional yang ditimbulkan oleh TikTok dan platform konten berbasis di Tiongkok lainnya yang beroperasi di AS," kata para senator dalam surat tersebut.

Sebagaimaa dilaporkan Daily Mail, investigasi ini berangkat dari kekhawatiran terhadap meningkatnya pengaruh perusahaan teknologi Cina ByteDance, TikTok. Mereka yang skeptis mengatakan aplikasi tersebut dapat secara aktif mengekspor informasi tentang pengguna di AS ke pemerintah Cina.

"Para pakar keamanan telah menyuarakan keprihatinan bahwa tambalan intelijen, keamanan nasional, dan keamanan cybersecurity yang samar-samar memaksa perusahaan-perusahaan Cina untuk mendukung dan bekerja sama dengan pekerjaan intelijen yang dikendalikan oleh Partai Komunis Cina," tulis anggota parlemen itu.

"Tanpa peradilan independen untuk meninjau permintaan yang dibuat oleh pemerintah Tiongkok untuk data atau tindakan lainnya, tidak ada mekanisme hukum bagi perusahaan Cina untuk mengajukan banding jika mereka tidak setuju dengan permintaan."

Menurut Profesor Amerika David Carrol, TikTok bisa menjadi penjelmaan skandal pelopor berikutnya setelah skandal Cambridge Analytica di mana mereka secara ilegal menggunakan data 80 juta pengguna Facebook untuk membantu memilih Presiden AS Donald Trump.

GALUH PUTRI RIYANTO | DAILYMAIL | TASK&PURPOSE