TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi mengatakan, apa yang disampaikan Mendikbud Nadiem Makarim dalam pidato menyambut Hari Guru Nasional, sudah PGRI perjuangkan sejak lama. Baik itu penyederhanaan birokrasi, kemerdekaan profesi, maupun otonomi sekolah.
Unifah berharap apa yang disampaikan oleh Mendikbud jangan hanya menjadi gagasan, melainkan harus ada upaya nyata. Sejumlah aturan yang menghambat guru diminta untuk dipangkas.
"Ini saya kasih contoh, guru katanya harus merdeka, supaya merdeka dikurangi dong aturan-aturannya. Akan tetapi nyatanya satu contoh kebijakan yaitu guru harus melakukan fingerprint sehari tiga kali pagi, siang dan sore. Kalau seperti ini, di mana kemerdekaannya," kata dia di Jakarta, Senin, 25 November 2019.
Fingerprint yang dimaksud Unifah adalah absensi dengan mesin pemindai sidik jari.
Contoh lainnya adalah bahwa Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy, mengatakan guru tidak harus mengajar 24 jam, karena tugas guru tidak hanya mengajar. Namun kenyataannya, sekolah berlangsung Senin hingga Jumat, dari pagi sampai sore karena aturan mengajar 24 jam itu tidak dicabut.
"Kebijakan yang menghambat harus dipangkas, karena hanya berbicara maka akan menjadi sebatas gagasan," kata dia.
Menurut dia, yang diperlukan saat ini adalah kebijakan tentang guru bukan pujian dalam pidato.
"Guru saat ini tidak bisa hanya dipidatokan bahwa guru itu sangat mulia, sangat penting. Itu tidak butuh seperti itu, apa yang dibutuhkan guru adalah kebijakan yang nyata karena kita kekurangan guru," ucap Unifah.
Dia menambahkan selama 10 tahun tidak ada pengangkatan guru, akibatnya kekurangan guru. Saat ini 52 persen guru berstatus pegawai swasta dan honorer yang digaji terbatas.
"Kita memang tidak boleh selalu ngomong tentang gaji, tapi profesionalisme itu melekat di dalamnya, kesejahteraan yang layak. Hal itu dikarenakan para guru adalah orang yang menciptakan, membayangkan masa depan."
