TEMPO.CO, Jakarta - Menurut Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia Sonny Harry B. Harmadi pemindahan ibu kota harus segara disiapkan dengan konsep pemberdayaan masyarakat dan berkelanjutan. Namun, Sonny menjelaskan bahwa akan ada beberapa tantangan, salah satunya menyiapkan masyarakat.
“Bagaimana cara menyiapkan masyarakatnya dari mulai tahapan prakonstruksi, konstruksi sampai pengisian dari ibu kota negara baru. Yang menjadi tantangan adalah calon ibu kota baru tidak dikelilingi oleh sentra produksi pangan dan industri manufaktur,” ujar Sonny di Gedung LIPI, Kamis, 28 November 2019.
Pada Agustus 2019 lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa ibu kota negara Republik Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Pemerintah dikabarkan sudah memiliki lahan seluas 180 ribu hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
Pasalnya, Sonny melanjutkan, Jabodetabek dikelilingi sentra produksi pangan, juga dikelilingi sentra industri manufaktur, sedangkan ibu kota baru tidak, sehingga pemerintah juga harus mempersiapkan dengan baik aksesibilitasnya.
“Jalur logistik untuk menuju ibu kota negara yang baru harus ada. Yang harus dilakukan adalah mempersiapkan wilayah sekelilingnya sebagai wilayah sentra produksi pangan dan sentra industri manufaktur,” kata Sonny yang juga Staf Pengajar Tetap FEUI.
Baca Juga:
Jadi, Sonny menambahkan, jika ingin berhasil mencapai tujuan pemindahan ibu kota, sebagai prasyarat Indonesia sentris, maka harus betul-betul pembangunannya berjalan dengan baik dan memberi efek bagi pembangunan Indonesia timur. “Itu syaratnya,” tutur Sonny.
Sebagai orang yang memahami ekonomi regional, Sonny menjelaskan, tahap awal pembangunan ibu kota baru akan terjadi situasi yang namanya backwash effect atau efek penyebaran pembangunan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitarnya (tetangga). Bahkan meski sekalipun belum ditentukan wilayah, nama, statusnya provinsi atau bukan, daerah otonom atau bukan.
“Itu memang masih dibahas dengan Bappenas, tapi backwash effect-nya akan tetap terjadi. Jadi wilayah di sekeliling ibu kota negara ini akan mengalami mobilisasi sumber daya keluar. Karena untuk memenuhi kebutuhan di ibu kota negara baru,” lanjut Sonny.
Sonny juga menyebutkan dampak bagi wilayah lain seperti kabupaten atau kota di sekitar Kalimantan Timur akan mengalami berkurangnya sumber dayanya. Menurut Sonny, ini perlu diantisipasi dengan baik, karena pada saat kemajuan ibu kota baru justru bisa menciptakan kemunduran di wilayah sekitarnya.
