TEMPO.CO, Bandung - Pengelola bimbingan belajar (bimbel) berharap pemerintah tetap melaksanakan Ujian Nasional. Pemilik bimbel Ganesha Operation, Bob Foster Sinaga, misalnya, punya dua alasan.
"Supaya ada tantangan bagi siswa untuk mempersiapkan diri belajar kembali seluruh materi pelajaran," katanya kepada Tempo, Ahad malam, 1 Desember 2019.
Menurut Bob, siswa tingkat akhir sekolah menengah pertama dan atas (SMP-SMA) akan mempelajari lagi pelajaran dari kelas sebelumnya yang menjadi kisi-kisi Ujian Nasional. Alasan keduanya, Ujian Nasional dinilai meningkatkan budaya belajar siswa.
Di sisi lain, kata Bob, pemerintah bisa membuat peta kualitas sekolah untuk berbagai wilayah yang berbeda di seluruh Indonesia.
Penghapusan Ujian Nasional, menurutnya, bisa berdampak negatif. "Para siswa tidak terpacu belajar kembali untuk menguasai mata pelajaran yang termasuk dalam Ujian Nasional. Hal ini tidak meningkatkan budaya belajar siswa," kata Bob.
Sementara dampak positif penghapusan Ujian Nasional relatif tidak ada. "Kecuali mungkin dari sisi biaya pelaksanaan."
Adapun bagi usaha bimbel, dampak rencana penghapusan Ujian Nasional dinilainya tidak akan signifikan. Siswa yang mengikuti bimbel, ujar Bob, tidak hanya berasal dari kelas-kelas akhir SMA dan SMP. Mereka sudah banyak yang ikut sejak kelas 1 dan 2 SMP dan SMA. "Bahkan siswa sudah mulai Bimbel sejak mereka masih kelas 4 SD untuk mengisi waktu mereka dengan pelajaran," ujarnya.
Tanpa Ujian Nasional siswa bakal tetap ke tempat bimbel. Sementara itu yang akan berubah, kata Bob, seperti silabus pelajaran yang akan diorientasikan penuh ke pelajaran harian di sekolah, bukan ke kisi-kisi Ujian Nasional.
Dari sisi bimbel, menurutnya, relatif tidak masalah. "Karena bimbel hadir bukan untuk sekadar persiapan menghadapi Ujian Nasional, tapi untuk membantu siswa mengerti dan mendalami pelajaran harian yang mereka dapatkan di sekolah."
Sebelumnya diberitakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menegaskan Ujian Nasional masih tetap diselenggarakan pada 2020. "Kami masih mengkaji (mengenai penghapusan UN), namun pada 2020 masih tetap jalan. Itu sudah diumumkan," ujar Nadiem di Jakarta, Sabtu, 30 November 2019.
Dia menjelaskan, wacana tersebut muncul karena banyak sekali aspirasi dari masyarakat, guru, murid, orang tua mengenai UN. Namun banyak dari yang memberi masukan tersebut sebenarnya tidak ingin menghapus UN.
"Namun lebih ingin menghindari hal-hal yang negatif dari UN, misalnya dari sisi stres, menghukum siswa yang satu bidang kurang kuat. Jadi ini prinsipnya bukan menghapus, tapi memperbaiki esensi dari UN itu, apa untuk menilai prestasi murid atau sistem, " kata Nadiem.
ANWAR SISWADI
